Tim Editor
"Terkait dengan pidato Pak Zulkifli, sebagai ketua MPR pidato tersebut melalui pembahasan bersama, mengingat pimpinan MPR itu kolektif kolegial. Tapi ada beberapa hal terkait dengan ekonomi yang disampaikan Pak Zul itu tidak ada dalam rancangan pidato sebelumnya," kata Hasto di kantor DPP PDIP, Jl Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (17/8/2018).
Menurut Hasto, tiga persoalan ekonomi yang disampaikan Zulkifli bukan hanya telah diselesaikan Jokowi. Tapi sudah masuk pula jadi agenda prioritas Presiden Jokowi.
"Itu merupakan kreatif dari pak Zul, tapi kami berharap sidang tahunan di MPR dalam rangka menggunakan momentum 17 Agustus seharusnya mengedepankan aspek etika dan keadaban politik kita," jelasnya.
Soal rencana kenaikan gaji PNS dan pensiunan, Hasto meminta jangan dikaitkan sebagai upaya politik jelang pemilihan presiden.
"Kita melihat sekali lagi ini satu hal yang sifatnya positif untuk rakyat. Jadi sekali lagi kita harus melihat pemilu jangan sampai menutup keadaban politik kita," lanjutnya.
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (Wardhany Tsa Tsia/era.id)
Hasto menyebut, pemerintahan Jokowi-JK sangat berpihak pada kebijakan publik untuk itulah kesejahteraan bagi masyarakat menjadi fokus perhatian.
"(Kenaikan gaji) bagi PNS itu merupakan hal yang positif yang tidak perlu kita kaitkan dengan upaya-upaya elektoral. Karena Pak Jokowi terpilih dari prestasinya melalui kepemimpinan yang merakyat bukan karena politik bansos sebagaimana terjadi secara masif pada tahun 2009 lalu," papar Hasto.
Supaya kalian tahu, Ketua MPR Zulkifli Hasan melemparkan sejumlah kritkan terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo. Mulanya, dia berbicara soal tiga tantangan perekonomian nasional yang disebutnya membutuhkan terobosan kebijakan pemerintah.
Entah terkait pilpres atau tidak, Zulkifli lalu menyinggung soal kehidupan berbangsa yang tidak boleh kalah ketika berbenturan langsung dengan berbagai realitas politik.
"Prinsip-prinsip kehidupan bernegara tidak boleh diabaikan demi kepentingan segelintir elite. Prinsip berbangsa dan bernegara harus meletakkan kehendak rakyat di atas berbagai kepentingan kelompok atau golongan," sebut Zulkifli.
