Refleksi Satu Tahun Anies Baswedan Pimpin Jakarta

Tim Editor

Gubernur DKI Anies Baswedan (era.id)

Jakarta, era.id - Besok, genap satu tahun Anies Baswedan menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Beberapa program yang digulirkan saat kampanye Pilgub DKI 2017, perlahan mulai direalisasikan. Namun, bagaimana evaluasi program tersebut selama setahun terakhir ini?

Anggota DPRD DKI Fraksi PDIP, Gembong Warsono memberikan beberapa catatan kritis terkait program Anies yang dinilainya masih jauh panggang dari api.

"Ada 6 poin catatan yang diberikan fraksi PDI Perjungan memberikan kepada Pak Anies dalam rangka menjalankan pemerintahan DKI Jakarta selama setahun, yang kami rasa belum tepat sasaran atau dapat dikatakan asal sekadar jalan," ujar Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono di Gedung DPRD, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (15/10/2018).

1. OK OCE

Program ini awalnya dijanjikan untuk melahirkan 200.000 pengusaha baru, dengan 44 pos pengembangan kewirausahaan warga di setiap kecamatan. Diharapkan dalam waktu lima tahun target itu bisa tercapai. Artinya, akan ada 40.000 pengusaha baru per tahun di Jakarta yang sudah dapat menjalankan usahanya setiap tahun.

"Pada kenyataannya dari calon pengusaha baru yang sudah terdaftar sebanyak 54.564 orang (website resmi OK OCE) dari target 40.000, mereka belum bisa menjalankan usahanya karena belum mendapatkan izin usaha," jelas Sekretaris Fraksi PDIP DPRD DKI Dwi Rio Sambodo.

Baca Juga : Sandiaga Maju Nyawapres, Bagaimana Nasib OK OCE?


OK OCE Mart di Rawamangun. (Diah/era.id)

2. OK Otrip 

PDI Perjuangan masih melihat minimnya peminat operator angkutan umum yang bergabung ke dalam program OK Otrip atau Jak Lingko. Rio bilang, hal tersebut karena tidak tersedianya proyeksi keuntungan dalam skema perhitungan oleh Pemprov DKI Jakarta kepada para operator.

"Jumlah armada yang bargabung baru 283 unit per September 2018 dengan melayani sebanyak 33 rute. Tentu angka itu jauh dari target 2.000 armada yang di gembar gemborkan Pemprov DKI di sepanjang 2018," tutur dia.

Baca Juga : Syarat Peserta OK Otrip


Angkot OK Otrip yang kini berganti nama menjadi Jak Lingko di Terminal Kampung Melayu. (era.id)

3. Rumah DP Nol Rupiah

Rio menilai, Program rumah DP nol rupiah yang sekarang bertransformasi menjadi SAMAWA sesungguhnya bukan diperuntukkan untuk orang miskin, melainkan untuk warga yang miliki total penghasilan Rp4 juta sampai Rp7 juta sebulan.

Baca Juga : Akhirnya, Rumah DP Nol Rupiah Diluncurkan

"Rumah ini cicilan minimumnya Rp2 juta per bulan. Tentunya ini di luar listrik dan air bersih. Plus, iuran pengelolan lingkungan karena status rusunami tidak memungkinkan diberikan subsidi. Pertanyaannya, keberpihakan terhadap rakyat miskin yang tidak mampunya ada di mana?" ucap Rio.


Infografis rumah dp nol rupiah. (era.id)

4. Naturalisasi Sungai

Kata Rio, Anies sempat mewacanakan naturalisasi sungai yang diklaim lebih baik daripada normalisasi sungai yang dikerjakan oleh gubernur sebelumnya.

Namun, lanjut Rio, program ini tak kunjung tuntas pelaksanaannya. "Balai besar Ciliwung, Cisadane, normalisasi kali Pesanggarahan, pembebasan lahan yang belum sampai 40 persen, dan masih banyak lagi yang belum terlaksana secara operasional lapangan," tutur dia.

Baca Juga : Kosakata Anies-Sandi yang Bikin Bingung


Suasana di Pintu Air Manggarai saat musim hujan. (era.id)

"Ditambah lagi dengan benturan pelaksanaan anggaran pembangunan ini, antara pemerintah pusat dan daerah, ditengarai dengan pengembalian anggaran normalisasi sungai ke APBN," lanjutnya.

5. Legalisasi Becak

PDIP menyayangkan sikap Anies yang mengajukan revisi Perda Nomor 8 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum. Dengan kata lain, mantan Mendikbud tersebut akan melegalkan kembali becak beroperasi di Ibu Kota secara terbatas. 


(Infografis/era.id)

Baca Juga : Tiga Roda Kembali Berdecit

Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi menyayangkan sikap Anies yang dinilai akan menurunkan mental masyarakat. "Pemikiran saya, mental masyarakat DKI ini jangan di-down grade. Di perkampungan sudah banyak fasilitas transport yang memadai. Ada bajaj, ojek online," kata Pras.

Pras menambahkan, Pemprov DKI harusnya mengalihprofesikan pengayuh becak ke sektor pekerjaan yang lebih manusiawi. "Atau kalau ingin ditempatkan ke tempat wisata, para pengayuh becak hanya bertugas melayani wisatawan, tanpa menarik tarif ke wisatawan saat menggunakan becak. Artinya, para pengayuh becak didaftarkan dan dibayar oleh Pemprov DKI dengan APBD DKI," ucapnya.

6. Pelayanan Publik

Evaluasi kinerja terhadap pelayan publik dalam setahun ini, tambah Sekretaris Fraksi PDIP DPRD DKI Dwi Rio Sambodo, dapat dikatakan mengalami kemunduran yang signifikan. Penanganan masalah publik oleh Pemprov DKI mengalami pelambatan. Hal itu disebabkan oleh kualitas dan kuantitas pelayanan yang semakn menurun.

"Belum lama ini kita disuguhkan dengan pencopotan sepihak beberapa aparatur di tingkat pimpinan yang berdampak pada legalitas kerja penyerapan anggaran, maupun regulasi tentang aparatur birokrasi, serta masih terpampang lagi permalahan pelayanan publik lainnya," jelas Rio.


Ilustrasi e-KTP (era.id)

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono mengakui, memang tidak cukup waktu satu tahun untuk menilai kinerja secara keseluruhan. Namun, hal ini seharusnya menjadi arah pemerintahan Anies sampai akhir masa kepemimpinannya.

"Setahun memang tidak cukup bisa menilai secara keseluruhan. Tetapi setahun ini adalah dalam rangka melihat tonggak dalam melihat pondasi arah pemerintahan Pak Anies selama lima tahun kedepan," tutupnya.

Tag: kepemimpinan anies-sandi 100 hari anies-sandi

Bagikan: