14 Hari Tak Cukup Bendung Korona di Ibu Kota

Tim Editor

Jakarta yang sepi setelah penerapan PSBB (Tim era.id)

Jakarta, era.id -Sudah sepekan DKI Jakarta menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) selama 14 hari mulai 10 April 2020 lalu hingga 23 April 2020. Tapi nampaknya PSBB di Jakarta bakal diperpanjang lantaran hasilnya belum mampu menurunkan angka penularan COVID-19.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menilai waktu 14 hari belum cukup untuk menghentikan penyebaran virus korona baru di Ibu Kota.

"Hampir pasti PSBB ini harus diperpanjang," kata Anies dalam rapat bersama Tim Pengawas Penanggulangan COVID-19 DPR RI secara virtual, Kamis (16/4/2020).


Dok. Pemprov DKI Jakarta

Pernyataan Anies memang didukung data. Dilihat dari grafik kasus positif COVID-19 di Jakarta masih terus menanjak. Pada Kamis (16/4) kemarin, ada 2.670 kasus positif di Jakarta, atau bertambah 951 kasus dibandingkan pada 9 April atau sehari sebelum PSBB diterapkan yakni sebanyak 1.719 kasus (rata-rata 135 kasus per hari). 


Dok. Pemprov DKI Jakarta

Tantangan dalam penerapan PSBB memang berat. Butuh pengawasan ketat dan sosialisasi yang masif untuk menegakkannya. Jalanan Jakarta masih ramai dengan lalu lalang kendaraan, moda transportasi masih terisi banyak penumpang meski kantor dan sekolah sudah diliburkan, okupansi dibatasi, hingga membatasi jam operasional kendaraan umum.

"Ini bukan soal penegakan aturannya saja. Tapi ini soal menyebarkan kesadaran atas bahaya COVID-19 ini," kata Anies.


Dok. Pemprov DKI Jakarta

Tak hanya di Jakarta, kota satelit seperti Kota dan Kabupaten Bogor, Kota dan Kabupaten Bekasi dan Depok juga menyusul menerapkan PSBB sejak 15 April agar PSBB Jakarta lebih efektif.

Tetapi, pergerakan manusia di Jakarta masih tinggi meski okupansi moda transportasi berkurang hingga 90 persen. Lalu lintas penduduk kota penyangga yang beraktivitas di ibu kota dengan kendaraan pribadi atau KRL Commuter line mendominasi data pergerakan manusia dari dan ke Jakarta.

Agar PSBB Efektif

Pemerintah selalu mengingatkan agar warga menaati kebijakan physical distancing atau pembatasan jarak fisik. Saat ini PSBB masih belum efektif terlaksana karena terkendala disiplin masyarakat.

"Aturan physical distancing yang jadi kunci sukses pengendalian penularan COVID-19 saat ini perlu diperkuat karena dirasakan dalam beberapa hari terakhir masih didapatkan terkendala disiplin masyarakat sehingga perlu diperkuat," kata Juru Bicara Pemerintah untuk COVID-19 Ahmad Yurianto.

Karena terkendala disiplin masyarakat yang belum terbangun, kata Yuri, akibatnya kebijakan tersebut kurang efektif. Dengan adanya PSBB di daerah, diharapkan efektifitas Physical distancing meningkat.

"Dengan PSBB, ada dorongan agar masyarakat lebih disiplin," imbuh Yuri.

Aturan dan pelaksanaan PSBB tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018. Dalam Undang-Undang itu, ada ancaman pidana kurungan maksimal setahun atau denda Rp100 juta bagi yang melanggarnya.

Polda Metro Jaya menyatakan penegakan hukum berupa sanksi pidana dalam kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta merupakan jalan terakhir. Polisi lebih mengedepankan upaya persuasif terlebih dulu.


Pengawasan PSBB (Anto/era.id)

Dalam pelaksanaannya Polri akan berjalan bersama dengan unsur TNI dan Pemprov DKI Jakarta serta melibatkan seluruh lapisan masyarakat hingga ke tingkat RT dan RW dalam kegiatan penertiban PSBB Jakarta. Penertiban berupa giat patroli dan mendirikan check point di perbatasan Jakarta dengan kota penyangga.

Terbaru, lima kepala daerah di Bogor, Depok, dan Bekasi (Bodebek) mengusulkan kepada PT Kereta Commuter Indonesia dan PT Kereta Api Indonesia (PT KCI dan PT KAI) agar menghentikan sementara operasional Kereta Rel Listrik (KRL) commuter line.

Usulan penghentian itu dilakukan selama 14 hari penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Bogor, Depok, dan Bekasi (Bodebek), mulai Rabu (15/4) lalu. 


 

Tag: psbb

Bagikan: