Tim Editor
ERA.id - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purnawirawan) Moeldoko membantah adanya informasi dana calon haji Indonesia telah dipakai oleh Pemerintah untuk membiayai pembangunan infrastruktur.
"Tidak ada seperti itu. Isu itu menyesatkan," kata Moeldoko di Mataram, seperti dilansir Antara, Selasa (8/6/2021).
Ditegaskan oleh Moeldoko bahwa saat ini setoran dana calon haji yang dikelola oleh Pemerintah masih tersimpan aman. Namun, pemberangkatan belum bisa dilakukan karena secara global masih dalam situasi pandemi COVID-19.
"Saya sudah berbicara dengan Pak Anggito (Kepala Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji, red.) bahwa uangnya aman," katanya.
Ia menggapan hal itu maklum karena masih dalam suasana pandemi COVID-19.
"Tidak bisa dipaksakan untuk berangkatkan calon haji ke Tanah Suci karena faktor keselamatan jemaah yang menjadi pertimbangan utama. Semua negara juga menghadapi persoalan yang sama, atau bukan hanya Indonesia," ucap mantan Panglima TNI itu.
Menurut Moeldoko, kebijakan pemberangkatan jemaah calon haji sangat berkaitan dengan kebijakan pemerintah Arab Saudi.
Sebelumnya, ramai beredar isu dana haji dipakai untuk membangun infrastruktur. Salah satu tokoh yang menyebutkan dana haji dipakai pemerintah untuk membangun infrastruktur adalah Uztaz Abdul Somad (UAS). Hal ini disampaikan UAS dalam ceramah yang dibagikan akun Twitter, @narkosun.
Astagfirullah.....ðŸ˜ðŸ˜ðŸ˜ https://t.co/yyzmwOe5bQ
— Walkudoro_MunggahLangit (@Walkudoro4) June 6, 2021
Dalam video, terlihat UAS berapi-api menyampaikan kritik terhadap batalnya jemaah yang berangkat naik haji ke Arab Saudi. UAS menyebutkan, uang milik jemaah dipakai pemerintah untuk pembangunan infrastruktur.
"Duit tak ada dipakai dana haji, umat Islam ribut, umat Islam mengamuk, kami bayar haji untuk berangkat haji, bukan duit kami untuk dipakai bangun jalan, investasi! Mengamuk! Berhenti, memang begitu tesnya. Kalau umat Islam mengamuk berhenti, kalau umat Islam diam lanjut," tegas UAS.
