Peringatan 20 Tahun Reformasi: Deklarasi Ciganjur

Tim Editor

Sedang memuat podcast...

Ilustrasi dari Ciganjur untuk Reformasi (Ira/era.id)

Masih bagian dari artikel berseri Peringatan 20 Tahun Reformasi. Lewat artikel ini, kami ajak kamu melihat lebih dekat deklarasi Ciganjur. Sebuah peristiwa yang jadi tonggak penting reformasi 20 tahun lalu. Seperti halnya Orde Baru dan turunnya Presiden Soeharto, deklarasi Ciganjur jadi bagian yang tak terpisahkan dari peringatan 20 tahun reformasi.


Jakarta, era.id - Tanpa Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Megawati Soekarnoputri, Amien Rais, dan Sultan Hamengkubuwono X, barangkali perjuangan segenap anak bangsa mewujudkan reformasi bakal anti-klimaks. Darah dan amarah yang tumpah seiring perjuangan itu, bisa juga jadi sia-sia.

Deklarasi Ciganjur 1998 adalah salah satu tahap paling menentukan dalam proses awal reformasi. Lewat tanda tangan empat tokoh di atas, perubahan politik dengan mekanisme konstitusi serta penyelesaian fragmentasi serta persaingan kepemimpinan pendukung gerakan reformasi berhasil dilaksanakan.

Dalam deklarasi Ciganjur, keempat tokoh saat itu juga dituntut mampu mewujudkan agenda lain, misalnya amandemen konstitusi UUD 1945 dan pemberantasan KKN secara menyeluruh. Selain itu, deklarasi Ciganjur juga mengangkat agenda perlawanan terhadap dwifungsi ABRI dan tindakan represif pemerintah selama gejolak perjuangan reformasi.

Lalu, bagaimana peran empat tokoh di atas?

1. Abdurrahman Wahid (Gus Dur)



Selama Orde Baru berkuasa, Gus Dur merupakan salah satu tokoh yang paling lantang menyuarakan kritik terhadap pemerintahan. Dan tentu saja, omongan Gus Dur saat itu adalah salah satu omongan yang berpengaruh besar. Pengaruh Gus Dur sebagai Ketua Umum Nahdlatul Ulama (NU) pada sekitar tahun 1984 jadi kekuatan penting bagi ketokohannya.

Memang, Gus Dur tak ikut turun ke jalan. Sebab, perlawanan Gus Dur terhadap rezim Orde Baru dilakukan lewat jalan intelektual. Setelah periode kepemimpinannya di NU selesai, Gus Dur kembali terpilih sebagai Ketum NU pada 1989. Dari situ, Gus Dur mulai terlibat pertarungan politik dengan ABRI.

Ia mulai menarik simpati masyarakat muslim. Satu tahun kemudian, pemerintah membentuk organisasi intelektual, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) yang ketika itu diketuai B.J Habibie yang di dalamnya juga berisikan cikal bakal tokoh reformasi seperti Amien Rais dan Nurcholis Madjid.

Pada 1991, Gus Dur diminta bergabung dengan ICMI, namun ia menolak lantaran menurutnya ICMI mendukung sektarianisme dan akan membuat kedudukan Soeharto tetap kuat. Tak lama, Gus Dur kemudian membentuk organisasi tandingan yang dinamai Forum Demokrasi. Organisasi ini terdiri dari 45 intelektual dari berbagai komunitas religius dan sosial.

Kedudukan tersebut secara praktis memperkuat ketokohan Gus Dur. Dengan kekuatan itu, Gus Dur makin leluasa 'menyerang' pemerintah. Lewat gerakan intelektual dan politis, Gus Dur semakin diperhitungkan oleh pemerintah.

Setelah jatuhnya rezim Soeharto, partai-partai politik mulai bermunculan, sebut saja PDIP, PPP, Golkar, dan PAN. Kemudian, pada Juni 1998, warga NU mendorong Gus Dur membentuk partai politik guna melawan dominasi Golkar dalam pemilihan umum. Permintaan itu pun dijawab Gus Dur lewat pembentukan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) satu bulan kemudian.

Baca Juga : 20 Tahun Reformasi: Mahasiswa Tolak Undur Reformasi

Ketika pemilu 'demokratis' pertama dihelat di Indonesia pada 1999, PKB berhasil memperoleh 12 persen suara. Sementara, yang menjadi partai pemenang pemilu yakni PDIP berhasil menghimpun suara sebesar 33 persen. Berkat manuver Amien Rais membuat poros tengah, posisi Megawati yang telah digadang-gadang menjadi presiden berhasil digeser Gus Dur lewat koalisi yang terdiri dari partai berhaluan muslim itu.

Namun, di tengah berjalannya pemerintahan, Gus Dur lengser karena dugaan keterlibatannya dalam skandal Badan Urusan Logistik (Bulog) yang sarat akan penyalahgunaan anggaran. Saat itu, keterlibatan Gus Dur terungkap secara terbatas, yakni adanya pertemuan antara dirinya dengan Wakil Kepala Bulog pada zamannya, Sapuan.

Dalam pertemuan itu, Gus Dur disebut-sebut membicarakan dana non-bujeter yang penggunaannya harus diatur oleh Keppres. Sebagai presiden menjabat saat itu, Gus Dur tentu saja jadi orang paling bertanggung jawab. Presiden yang terkenal dengan semangatnya menyebarkan progresivitas dan toleransi itu sejatinya sempat berusaha untuk kembali dalam kontestasi pemilu. Namun, aturan kesehatan fisik menghambat langkah tokoh nasional yang terkenal dengan jargon “gitu aja kok repot” itu.

2. Megawati Soekarnoputri



Di zaman Orde Baru, demokrasi dalam perpolitikan Indonesia bisa dibilang mandek. Gambarannya jelas, hanya ada PDIP dan PPP yang eksis sebagai partai politik saat itu, plus Golkar paling-paling, yang saat itu belum menjadi parpol, namun tetap bisa mengikuti kontestasi pemilu.

Kisah Megawati dimulai pada 1980-an, kala dia memutuskan masuk ke arena politik praktis dan bergabung dengan PDI pimpinan Soerjadi. Masuknya Megawati memang sesuatu yang mengejutkan, mengingat adanya konsensus personal di antara anak-anak Soekarno untuk tidak bergabung dalam politik praktis setelah adanya praktik difusi partai yang dilakukan Orde Baru.

Namun, Megawati tetap maju. Megawati, lewat Pemilu 1988 bahkan sempat duduk sebagai anggota parlemen, bersama Taufik Kiemas yang merupakan suaminya. Posisi Megawati dalam perpolitikan Indonesia ternyata membuat Soeharto berpikir keras untuk mencegah kembalinya pesona Bung Karno dalam diri Megawati.

Bukan tanpa alasan. Saat itu, masuknya Megawati ke PDI menguatkan kesan bahwa ia adalah titisan dari Bung Karno. Soeharto yang gentar kemudian memulai manuvernya. Caranya, menggembosi PDI dengan mendukung Soerjadi untuk tetap menjadi Ketua Umum PDI, meski dalam kongres nasional partai, Megawati telah terpilih sebagai pengganti Soerjadi.

 Baca Juga : Mengingat Tuntutan Demonstran

Langkah Soeharto menjegal Megawati tentu saja membuat pendukung PDI kubu Megawati geram dan memancing mereka melakukan mimbar bebas di kantor DPP PDI. Saat mimbar bebas inilah, terjadi kerusuhan yang di kemudian hari dikenal sebagai 'Peristiwa Kudatuli' yang menjadi akronim dari Kerusuhan Dua Tujuh Juli (1996).

Pada hari itu, terjadi usaha pengambilalihan kantor PDI dari pendukung Megawati oleh pendukung Soerjadi yang didukung orang-orang Soeharto. Bentrokan pun pecah. ABRI, dalam peristiwa itu diturunkan untuk mengendalikan situasi sekaligus menangkap sejumlah pihak yang terlibat.

Saat itu, PDI berada di titik nadir. Bukan hanya karena banyaknya jumlah korban yang berjatuhan, tapi juga karena dualisme kepemimpinan antara Megawati dan Soerjadi. Ketika Soeharto akhirnya jatuh dan demokratisasi dimulai, Megawati membentuk partai baru bernama PDI Perjuangan.

Kata Perjuangan sengaja ditambahkan untuk menggambarkan usahanya membesarkan PDI dan Indonesia. Megawati disebut-sebut sebagai tokoh yang berhasil membawa platform untuk reformasi ekonomi, politik dan birokrasi. Selain itu, Megawati juga berjanji akan mempertahankan alam demokrasi yang baru saja dibentuk saat itu.

Euforia publik, karisma Megawati, serta visi-misinya saat itu berhasil mengantarkan PDIP memenangi Pemilu 1999 dengan persentase 33,12 persen (152 kursi DPR/ MPR).

Sayang, selaku Ketua Umum PDIP, Megawati tak cukup kuat untuk melampaui perolehan suara Gus Dur. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Megawati diduga kuat kalah oleh poros tengan (nasionalis religius) yang dibangun Amien Rais, Fuad Bawazir dan kelompoknya. Megawati sendiri harus puas menjadi wakil presiden mendampingi Gus Dur untuk periode 1999-2004.

Usai Gus Dur lengser, Megawati langsung ditunjuk naik takhta, meuntaskan periode pemerintahannya bersama Gus Dur. Di Pemilu 2004, Megawati mencoba kembali maju menjadi presiden. Namun, langkahnya itu digagalkan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang terpilih memimpin Indonesia hingga 2009.

3. Sultan Hamengkubuwono X



Jelang reformasi tahun 1998, Sultan Hamengkubuwono X menjabat sebagai Gubernur Yogyakarta. Saat itu, Sultan bersama KGPAA Paku Alam VIII yang memiliki basis massa di Yogyakarta berperan besar dalam menghimpun gerakan masyarakat Indonesia --khususnya di Yogyakarta-- untuk mendukung gerakan reformasi.

Seperti diberitakan harian Kompas pada Kamis, 21 Mei 1998, Seruan tersebut dilakukan Sultan di hadapan sekitar sejuta penduduk Yogyakarta di Pagelaran Keraton, Yogyakarta. “kembali pada semangat kejuangan Yogyakarta yang dijiwai asas kerakyatan dan laku prasaja (berlaku sederhana)," tutur Sultan.

"Agar dengan demikian generasi muda calon pemimpin bangsa tetap setia pada semangat kerakyatan dan kesederhanaan itu, yang memang merupakan akar budaya bangsa yang sebenar-benarnya,” tambahnya.

Terkait pertentangannya dengan Orde Baru, Sultan dikenal sebagai sosok yang cukup vokal mengkritik pemerintah, terutama terkait sikap anti-kritik dan represifnya pemerintah Orde Baru. Sultan merasa prihatin karena banyak rakyat yang dianiaya atas perjuangan hak-hak mereka.

Usai reformasi, Sultan tetap menjadi Gubernur Yogyakarta. Posisinya tidak pernah goyah. Bahkan, pada 2009, ia pernah mencalonkan diri untuk masuk di bursa calon presiden melalui partai Republik Nusantara (RepublikaN).

Di tahun yang sama, bertepatan dengan jatuh sakitnya Soeharto, Sultan pernah datang menjenguk. Ada dugaan Sultan meminta doa restu Soeharto untuk maju sebagai capres 2009. Namun, tetap saja, upayanya menjadi capres gagal.

Kegagalan Sultan menjadi capres karena tidak ada parpol maupun koalisi parpol yang mengusungnya menjadi capres. Sebelumnya Sultan berharap maju dari Partai Golongan Karya, dan berpeluang menjadi pendamping capres Megawati, meski hal itu tak terlaksana.

Setelah peluangnya menjadi pemimpin nasional tidak berhasil, Sultan melanjutkan jabatannya sebagai Gubernur Yogyakarta. Sultan juga mengangkat anak perempuannya, Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Pambayun sebagai putri mahkota Kesultanan Yogyakarta, suksesornya. Hal ini tentu saja memancing kontroversi, mengingat kebiasaan dan tradisi, kesultanan, hanya anak laki-laki yang boleh diangkat jadi sultan.

4. Amien Rais



Amien Rais pernah dijuluki sebagai lokomotif reformasi, atas perannya yang besar pada Mei 1998. Lahir di Solo pada 26 April 1944, Amien dibesarkan dalam keluarga Muhammadiyah. Orang tuanya merupakan aktivis Muhammadiyah cabang Surakarta.

Pendidikan yang ditempuh Amien kebanyakan dari luar negeri. Setelah lulus sarjana dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada pada 1968, Amien kemudian melanjutkan pendidikan jenjang master di Universitas Notre Dame, Indiana, dan mendapat gelar doktor ilmu politik dari Universitas Chicago, Illinois, Amerika Serikat.

Sekembalinya dari luar negeri, Amien menjadi dosen di Universitas Gadjah Mada. Dari sinilah Amien mulai aktif di Muhammadiyah, ICMI, BPPT, dan beberapa organisasi lain. Menjelang keruntuhan Orde Baru, Amien menjadi motor penggerak mahasiswa dalam menjatuhkan rezim tersebut. Namanya makin harum tatkala dengan lantang mengkritik Orde Baru yang disebut sudah tua dan harus digantikan dengan rezim baru yang lebih transparan.

Usai reformasi bergulir, Amien membentuk PAN pada 23 Agustus 1998. Kelahiran partai ini dibidani oleh Majelis Amanat Rakyat (MARA), salah satu organ gerakan reformasi juga pada saat itu.  

Ketika pemilu pertama kali akan digelar tahun 1999, Amien mengambil peran sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Melalui posisi ini, Amien kemudian dikenal juga sebagai 'King Maker'. Setelah pemilu pertama digelar, hasilnya PDIP menjadi partai pemenang Pemilu dengan perolehan suara sebesar 33 peren.

Namun, manuver Amien Rais membentuk poros tengah dengan membentuk koalisi yang terdiri dari partai-partai Islam seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan (PK), dan Partai Bulan Bintang (PBB), berhasil menjegal Megawati. Koalisi ini memuluskan langkah Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai presiden keempat Republik Indonesia.

Tidak sampai di situ, hasrat Amien Rais untuk menjadi presiden berlanjut hingga di pemilihan presiden tahun 2004. Berpasangan dengan Siswono Yudhohusodo, nyatanya Amien kalah oleh SBY-JK. Setelahnya Amien lebih banyak mengkritik para presiden yang berkuasa di Indonesia.

Tag: peringatan 20 tahun reformasi megawati soekarnoputri amien rais

Bagikan: