Tim Editor
ERA.id - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menerbitkan Surat Edaran (SE) kepada bupati dan wali kota untuk menggunakan aspal nasional berbasis Aspal Buton, Sulawesi Tenggara.
Ganjar mengatakan, SE ini bagian dari implementasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) menyusul kegeraman Presiden Joko Widodo soal aspal impor.
“Ini bagian dari pelaksanaan atau implementasi menggunakan produk dalam negeri, nah kalau aspal kita dari dalam negeri saja ada kenapa kita tidak mau menggunakan,” kata Ganjar dalam pernyataannya di Semarang, Jumat (30/9/2022).
SE tersebut dikeluarkan Ganjar, sehari setelah Presiden Joko Widodo kunjungan kerja di Buton, Sulawesi Tenggara. Presiden Jokowi memutuskan untuk tidak lagi impor aspal karena melihat potensi aspal sangat besar di Buton yakni mencapai 662 juta ton. Jokowi pun sempat murka soal impor aspal itu.
Di Jawa Tengah, Ganjar telah menggunakan aspal buton untuk jalan di halaman kantornya. Selain itu, beberapa ruas jalan di Jateng juga telah memakai aspal Buton dan hasilnya bagus.
“Bahkan suhunya tidak perlu panas-panas. Maka kita sampaikan ini lho ada aspal yang bisa dipakai buatan dalam negeri, ayo kita gunakan,” tegasnya.
Ia menegaskan bangsa Indonesia harus punya kepercayaan diri dan mulai menggunakan produk-produk dalam negeri. “Kita mesti punya kepercayaan diri untuk kita bisa pakai dan itu juga berlaku kepada produk-produk lain yang memang potensial untuk kita bisa pakai sendiri,” ujarnya.
Ganjar mengatakan, instruksi P3DN ini juga kembali disinggung Presiden Jokowi pada acara Pengarahan Presiden kepada seluruh Menteri/Kepala Lembaga, Kepala Daerah, Pangdam dan Kapolda di Jakarta Convention Center, Kamis (29/9) kemarin.
“Pak presiden menyampaikan kurangi kemiskinan, tekan inflasi, koordinasikan antar daerah. bupati gubernur wali kota semua harus turun dan jangan lupa, gunakan produk dalam negeri. Nah produk dalam negeri itulah yang beberapa item itu kita dorong termasuk untuk urusan-urusan civil work,” tutur Ganjar.
Ganjar berharap implementasi P3DN bisa segera dilakukan oleh kabupaten kota di Jawa Tengah. Apalagi untuk pengadaannya mudah dan transparan melalui e-katalog LKPP Provinsi Jateng.
“Setidaknya kalau ada kesempatan dipakai, yang penting nggak boleh ada kolusi dan nggak boleh ada korupsinya,” tandasnya.
