Ma'ruf Amin: Pembangunan Infrastruktur di Papua Tetap Berjalan

| 06 Dec 2018 21:05
Ma'ruf Amin: Pembangunan Infrastruktur di Papua Tetap Berjalan
Calon wakil presiden Ma'ruf Amin (Wardhany/era.id)
Jakarta, era.id - Cawapres nomor urut 01 Ma'ruf Amin mengaku prihatin dengan insiden penembakan terhadap 31 pekerja proyek Trans Papua oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Distrik Yall, Papua, pada Minggu (2/21). Ma'ruf meminta agar keamanan warga di Papua agar diperketat, sehingga proyek pembangunan dapat terus dilanjutkan.

"Kami prihatin ada penembakan ini, memang harus dihentikan, supaya tidak terjadi lagi. Pengamanan harus diperketat kepada warga, masyarakat Papua harus diketatkan pengamanannya, karena ini sifatnya perlindungan terhadap warga bangsa," kata Ma'ruf di kediamannya di Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (6/12/2018).

"Tetapi jangan sampai kemudian adanya penembakan ini pemerintah jangan berhenti membangun," lanjutnya.

Ma'ruf menegaskan pembangunan infrastruktur di Papua tidak boleh terhenti begitu saja, karena dibutuhkan masyarakat lokal. Sebab, pembangunan itu penting untuk menghilangkan kesenjangan dan disparitas antar daerah apalagi Papua. 

"Jangan sampai karena adanya kasus penembakan itu kemudian menimbulkan keraguan untuk dilanjutkan. Terus dilanjutkan supaya masyarakat dengan perlindungan, mereka aman dan sejahtera," jelas Ma'ruf.

Mantan Rais Aam PBNU itu juga menyebut, jika dirinya terpilih sebagai wakil presiden mendampingi Joko Widodo di Pilpres 2019, dirinya bersedia membuka dialog dengan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua tersebut. Namun, itu harus dengan batasan-batasannya, sesuai kedaulatan NKRI.

"Saya kira dialog itu selalu terbuka untuk menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa dan tentu ada batasan-batasannya dalam kerangka NKRI. NKRI itu harga mati," ungkap Ma'ruf.

"Kita sudah ada namanya otonomi khusus untuk Papua. Otonomi khusus ini kurangnya dimana bisa didialogkan. Tapi ada legimitatifnya sepanjang itu masih dalam kerangka NKRI, dialog itu selalu terbuka," paparnya.

Saat ditanya apakah kelompok KKB Papua yang melakukan penembakan sudah merupakan gerakan terorisme, Ma'ruf berpendapat kelompok tersebut masih dikategorikan sebagai kelompok kriminal bersenjata. Perlu kajian ulang untuk mengganti istilah untuk kelompok tersebut dari KKB ke terorisme.

"Itu keputusan negara supaya tidak terjadi perbedaan-perbedaan. Karena itu, kita serahkan kepada pemerintah untuk memberikan penilaian yang utuh. Hari ini kita menyebutnya masih KKB," tutupnya.

Rekomendasi