Tak Setuju Kebijakan Konversi Kompor Gas ke Kompor Listrik, Mulan Jameela: Masakan Indonesia Beda, Bukan Kaya Masakan Bule

| 23 Sep 2022 18:35
Tak Setuju Kebijakan Konversi Kompor Gas ke Kompor Listrik, Mulan Jameela: Masakan Indonesia Beda, Bukan Kaya Masakan Bule
Mulan Jameela (Antara)

ERA.id - Anggota Komisi VII DPR RI Mulan Jameela mengkritik pemerintah soal konversi dari kompor gas ke kompor induksi atau kompor listik. Menurutnya, program tersebut hanya menimbulkan masalah baru.

Hal itu disampaikan Mulan dalam rapat Komisi VII dengan Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Rabu (21/9).

"Program konversi kompor gas ke kompor induksi ini sepertinya menyelesaikan masalah dengan masalah baru," kata Mulan dikutip dari kanal YouTube Komisi VII DPR RI Channel, Jumat (23/9/2022).

Mulan meminta pemerintah mengkaji kembali program tersebut. Sebab menurutnya, penggunaan kompor listrik tidak sesuai dengan kultur memasak di Indonesia.

Dia menjelaskan, bentuk kompor listrik tidak cocok dengan peralatan masak di Indonesia yang lebih banyak memakai wajan.

"Masakan Indonesia ya beda bukan kaya masakan orang bule, yang pancinya ya sudah seukuran gitu. Apalagi kalau ada hajatan, mana cukup," kata Mulan.

Selain itu, Mulan juga menyoroti soal listrik yang akan digunakan. Ia khawatir pemakaian kompor induksi membuat tagihan listrik masyarakat membengkak. Hal ini tentu bisa semakin memberatkan beban mereka, kecuali program tersebut hanya ditujukan bagi masyarakat mampu saja.

"Masyarakat yang kekurangan daya listriknya kan 450 VA, ini kebutuhannya 1.200-1.800 watt, gede sekali," kata Mulan.

"Kecuali kecuali kalau misalkannya nih, kompor induksi ini untuk masyarakat yang memang mampu, yang mungkin bisa, yang sudah yang memamg membutuhkan ya bukan untuk mereka masyarakat yang masih kekurangan," imbuhnya.

Politisi Partai Gerindra itu memahami bahwa Kementerian Perindustrian hanya sebatas menjalankan program kebijakan dari Presiden Joko Widodo. Namun sebaiknya tidak dilaksanakan dengan tergesa-gesa.

"Kita tahu Kementerian Perindustrian hanya menjalankan mandat, tahu betul dan ini tujuannya untuk menekan laju impor gas elpiji dan bagaimana menyelesaikan permasalan over supply listrik, tahu betul, tahu betul tapi mbok ya dipikir," pungkas Mulan.

Rekomendasi