Tim Editor
ERA.id - Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Yevri Sitorus menyinggung intervensi institusi Polri dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024. Dia lantas menuding Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo sebagai komandonya.
Belakangan, pengerahan aparat kepolisian dalam Pilkada 2024 kerap disebut sebagai 'Partai Coklat' atau Parcok.
"Karena yang dimaksud Partai Coklat ini sudah barang betul adalah oknum-oknum kepolisian. Cuma karena tidak hanya satu, tidak hanya satu tempat, mungkin sebaiknya kita tidak menyebut oknum-oknum, tapi ini sudah sesuatu yang bersifat garis komando. Dan saya kira pemegang kuncinya adalah Listyo Sigit," kata Deddy dalam konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta, Kamis (28/11/2024).
Menurutnya, Sigit adalah orang yang harus bertanggung jawab atas kerusakan demokrasi, akibat penyelahgunaan kewenangan anggota Polri.
"Beliau bertanggung jawab terhadap institusi yang dia kendalikan, yang dia pimpin. Yang ternyata merupakan bagian dari kerusakan demokrasi kita. Ini tanggung jawab yang saya kira harus dibebani, dipikul sepanjang sejarah nanti," kata Deddy.
Dia lantas menyinggung sejumlah kebobrokan Polri yang kerap dikeluhkan masyarakat. Terkini, muncul kasus oknum Polisi menembak seorang siswa SMK hingga tewas di Semarang, Jawa Tengah.
Di tengah berbagai stigma negatif, institusi Bhayangkara itu kini menambah masalah dengan terlibat dalam urusan pilkada untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Padahal, aparat kepolisian seharusnya bersikap netral.
"Dan itu terjadi mayoritas pada masa kepemimpinan Listyo Sigit. Kami menyerukan seluruh Bhayangkara negara yang ada di institusi kepolisian, selamatkan institusi anda. Jangan biarkan di bawah terpuruk, jatuh ke dalam lumpur oleh seorang Listyo Sigit," kata Deddy.
"Kami tidak perlu menyebutkan di mana saja kasus itu. Itu nanti akan menjadi bahan pembuktian disidang. Tapi kami ingin menyampaikan kepada seluruh rakyat, ada seorang Listyo Sigit yang harus bertanggung jawab atas apa yang terjadi belakangan ini," pungkasnya.
