Tim Editor
ERA.id - Ketua Komisi III DPR Habiburokhman pasang badan untuk Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo yang dituding mengerahkan 'Partai Cokelat' alias Parcok di Pilkada Serentak 2024. Dia mengatakan, tak mungkin kapolri mengerahkan institusinya untuk memenangkan kubu tertentu.
Diketahui, Parcok merupakan istilah baru untuk merujuk anggota kepolisian yang dikerahan untuk memenangkan pasangan calon kepala daerah tertentu di Pilkada 2024.
"Karena yang namanya pilkada ini kan tidak hanya antar dua kubu. Hampir enggak mungkin Kapolri menggunakan institusinya untuk kepentingan kubu tertentu," kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (29/11/2024).
Dia menjelaskan, peta politik di pilkada berbeda dengan pemilu. Di pilkada, antar partai-partai politik bisa saling berkoalisi dengan lebih cair.
Misalnya, di satu daerah ada dua partai yang berkoalisi, namun di daerah lainnya dua partai tersebut berbeda koalisi.
"Di provinsi A misalnya, partai A berkoalisi dengan partai B, di provinsi lainnya berseberangan. Jadi secara logika enggak logis ya," kata Habiburokhman.
Sebaliknya, dia menilai Polri telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik selama Pilkada 2024 berlangsung. Menurutnya, korps Bhayangkara telah berperan maksimal mulai dari persiapan hingga membantu pendistribusian logistik ke seluruh TPS.
Selain itu, menurutnya, Polri juga sukses menjaga keamanan dan ketertiban Pilkada Serentak 2024.
"Kami menyampaikan bahwa peran Polri sangat maksimal, dan kami harus menyampaikan apresisi yang luar biasa kepada Pak Kapolri Listyo Sigit, para kapolda, para kapolres, para kapolsek, para babinkamtibmas," kata Habiburokhman.
Lebih lanjut, dias menegaskan bahwa isu Parcok yang digulirkan sejumlah pihak hanyalah berita bohong aatau hoaks.
"Apa yang disampaikan oleh segelintir orang terkait parcok dan lain sebagainya itu, kami kategorikan sebagai hoaks," kata Habiburokhman.
Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Yevri Sitorus menyinggung intervensi institusi Polri dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024. Dia lantas menuding Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo sebagai komandonya.
Belakangan, pengerahan aparat kepolisian dalam Pilkada 2024 kerap disebut sebagai 'Partai Coklat' atau Parcok.
"Karena yang dimaksud Partai Coklat ini sudah barang betul adalah oknum-oknum kepolisian. Cuma karena tidak hanya satu, tidak hanya satu tempat, mungkin sebaiknya kita tidak menyebut oknum-oknum, tapi ini sudah sesuatu yang bersifat garis komando. Dan saya kira pemegang kuncinya adalah Listyo Sigit," kata Deddy dalam konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta, Kamis (28/11).
Menurutnya, Sigit adalah orang yang harus bertanggung jawab atas kerusakan demokrasi, akibat penyelahgunaan kewenangan anggota Polri.
"Beliau bertanggung jawab terhadap institusi yang dia kendalikan, yang dia pimpin. Yang ternyata merupakan bagian dari kerusakan demokrasi kita. Ini tanggung jawab yang saya kira harus dibebani, dipikul sepanjang sejarah nanti," kata Deddy.
