Tim Editor
ERA.id - Ketua DPR Puan Maharani mengingatkan pemerintah soal nasib guru honorer, di tengah kebijakan pemerintah menaikan gaji guru ASN. Menurutnya, kesejahteraan semua tenaga pendidik adalah tanggung jawab pemerintah.
"Kesejahteraan guru menjadi sangat vital mengingat masih banyak pendidik yang merasa kekurangan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya. Keadilan untuk guru sebagai pahlawan pendidikan harus selalu diupayakan," kata Puan dalam keterangannya, Sabtu (30/11/2024).
Dia menilai, penghasilan guru honorer masih jauh dari kata cukup.
Menurutnya, ada data yang menyebut kesejahteraan yang kurang mengakibatkan 55,8 persen guru memiliki pekerjaan sampingan, serta 79,8 persen guru memiliki utang. Bahkan riset NoLimit mengingkap, 42 persen masyarakat yang terjerat pinjol ilegal berprofesi sebagai guru.
"Kesejahteraan guru menjadi sangat vital mengingat masih banyak pendidik yang merasa kekurangan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya. Keadilan untuk guru sebagai pahlawan pendidikan harus selalu diupayakan," ujar Puan.
Selain itu, Puan menilai masih ada beberapa tantangan yang dihadapi pemerintah demi memastikan baiknya sistem pendidikan di Indonesia. Salah satunya pengangkatan guru honorer menjadi PPPK.
Dia lantas menyinggung target Pemerintah sebelumnya yang berjanji akan mengangkat satu juta guru honorer menjadi PPPK tahun ini tampaknya sulit terealisasi.
"Kita sesalkan pengangkatan guru menjadi ASN atau PPPK lebih lambat dibandingkan dengan laju kebutuhan," ucapnya.
Di sisi lain, program pengangkatan guru honorer menjadi PPPK ternyata diwarnai dugaan kecurangan di sejumlah daerah. Beberapa waktu belakangan, muncul isu sulitnya SK turun kepada calon guru PPPK atau ASN meski telah lolos seleksi.
Ada juga modus kecurangan manipulasi data mengajar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kemendikbudristek, yang kini berubah menjadi Kemendikdasmen berdasarkan investigasi dari Kompas. Kemudian ditemukan pula fenomena orang yang tidak pernah mengajar, tetapi tercatat resmi di Dapodik sebagai guru honorer yang mengajar di sekolah negeri sehingga bisa mengikuti seleksi dan yang lebih mengherankan bahkan lulus sebagai guru PPPK.
Indikasi praktik percaloan pun rupanya marak di lingkungan guru honorer. Calo meminta uang puluhan juta rupiah sebagai balas jasa membantu kelulusan peserta seleksi guru PPPK. Puan berharap Pemerintah memberi perhatian mengenai berbagai persoalan tersebut.
“Agar pendidikan anak-anak kita berkualitas, maka sumber daya pendidik juga harus berkualitas. Sebab guru yang membantu mencetak generasi penerus bangsa agar bertumbuh menjadi SDM unggul sesuai target Indonesia Emas,” terangnya.
Sebagai informasi, jumlah guru di bawah binaan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tahun 2024 (tidak termasuk guru agama) ialah 2.988.775 orang. Sebanyak 1.012.028 orang berstatus ASN pegawai negeri sipil (PNS) dan 708.839 orang ASN PPPK. Guru honorer yang belum terangkat di sekolah negeri 428.640 orang. Adapun 839.268 orang merupakan guru sekolah swasta.
“DPR berharap masalah pengangkatan guru honorer ini bisa berjalan sesuai target Pemerintah. Dan tentunya dengan mekanisme yang sesuai tanpa adanya kecurangan dan hambatan dari pihak manapun,” ucap Puan.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan gaji dan tunjangan bagi para guru. Hal ini merupakan wujud komitmennya untuk menyejahterakan para guru.
Kabar gembira itu disampaikan dihadapan ratusan guru saat menghadiri puncak acara Hari Guru di Velodrome, Jakarta, Kamis (28/11).
"Hari ini saya agak tenang bediri dihadapan para guru, karena saya bisa menyamapikan, walaupun baru satu bulan berkuasa, kami sudah bisa mengumumkan bahwa kesejahteraan guru bisa kita tingkatkan," kata Prabowo.
Prabowo lantas mengungkapkan berapa nominal kenaikan gaji dan tunjungan yang akan diterima oleh para guru.
Rinciannya, gaji guru ASN akan dinaikan sebesar satu kali gaji. Sedangkan untuk guru non-ASN yang telah mengikuti sertifikasi guru akan mendapatkan tunjangan sebesar Rp2 juta setiap bulannya.
"Kita telah meningkatkan anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan guru ASN, yang berstatus PNS dan PPPK serta guru-guru non-ASN. Guru ASN mendapatkan tambahan kesejahteraan sebesar satu kali gaji pokok,” kata Prabowo.
“Guru-guru non-ASN nilai tunjangan profesinya menjadi Rp2 juta per bulan," imbuhnya.
