Tim Editor
ERA.id - Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI Ahmad Taufan Damanik, mendukung langkah Jendera TNI Andika Perkasa mengizinkan keturunan PKI ikut seleksi TNI.
Dari sana, ia mengingatkan publik kalau praktik penghukuman atau pelabelan bagi orang-orang yang dituduh sebagai PKI tanpa proses peradilan, tidak boleh terjadi lagi.
"Pada masa orde baru banyak sekali orang tanpa proses peradilan dituduh PKI. Itu menyedihkan," kata Taufan, Minggu (3/4/2022).
Secara pribadi, Taufan yang beberapa waktu lalu berkunjung ke Eropa, sempat bertemu dengan orang-orang PKI dan orang yang dituduh PKI. Saat ini, mereka sudah lanjut usia (lansia).
Mereka, kata Taufan, tidak bisa atau diperbolehkan pulang ke Tanah Air. Alasannya, karena dianggap pro-Soekarno atau dicap PKI.
"Jadi, praktik seperti ini tidak boleh terjadi orang tanpa diadili, tanpa bukti yang jelas," kata dia.
Meski demikian, ia tidak menampik menemukan sebagian dari mereka yang betul-betul PKI.
Namun, bagi masyarakat yang tidak bergabung dengan PKI dan hanya tergabung di Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) kemudian ditolak kembali ke Indonesia, disayangkan olehnya.
Akhirnya, gerakan Andika yang mengizinkan keturunan PKI ikut seleksi TNI pun dinilai sebagai terobosan progresif.
"Marilah kita bernegara ini dalam sektor apa pun berangkat dari konstitusi yang ada atau peraturan perundang-undangan bukan asumsi politik," ujar dia.
Diketahui, Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa membuat tiga terobosan dalam Rapat Koordinasi Penerimaan Prajurit TNI Tahun 2022, yakni penghapusan tes renang, peniadaan tes akademik, serta penghapusan larangan keturunan anggota PKI sebagai calon prajurit TNI.
Kami juga pernah menulis soal Andika Bolehkan Keturunan PKI Jadi TNI, Pakar UGM: Kemajuan yang Luar Biasa Kamu bisa baca di sini.
Kalo kamu tahu informasi menarik lainnya, jangan ketinggalan pantau terus kabar terupdate dari ERA dan follow semua akun sosial medianya!
