Tim Editor
ERA.id - Masa pemerintahan Presiden Joko Widodo tinggal menghitung bulan. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah menetapkan jadwal penyelenggaraan pemilihan presiden (pilpres) yang akan berlangsung pada 14 Februari 2024 mendatang. Sementara masa pencalonan presiden dan wakil presiden diagendakan pada rentang waktu 19 Oktober-25 November 2023 nanti.
Meski belum bisa dipastikan siapa yang benar-benar akan maju nanti, geliat para partai politik (parpol) untuk memunculkan nama-nama calon potensial sudah marak terdengar sejak tahun lalu. Masing-masing pihak mulai membentuk koalisi untuk memenuhi persyaratan presidential treshold.
Seperti diketahui, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (pemilu) menyebutkan batas minimal perolehan kursi partai politik di parlemen untuk mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden. Hal ini tercantum pada Pasal 222 yang berbunyi:
Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.
Sementara itu, total kursi di DPR sejumlah 575 dengan perolehan kursi masing-masing parpol sebagai berikut:
1. PDIP sebanyak 128 kursi (22,26%)
2. Golkar sebanyak 85 kursi (14,68%)
3. Gerindra sebanyak 78 kursi (13,57%)
4. Nasdem sebanyak 59 kursi (10,26%)
5. PKB sebanyak 58 kursi (10,08%)
6. Demokrat sebanyak 54 kursi (9,39%)
7. PKS sebanyak 50 kursi (8,69%)
8. PAN sebanyak 44 kursi (7,65%)
9. PPP sebanyak 19 kursi (3,3%)
Berdasarkan hasil pemilu 2019 tersebut, hanya PDIP yang mampu mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden tanpa perlu berkoalisi dengan partai lain. Sementara sisanya harus merapat ke sana-sini untuk mengumpulkan cukup suara.
Hingga saat ini, setidaknya ada empat poros yang terlihat, mulai dari PDIP yang belum mengusung siapa pun, Koalisi Indonesia Bersatu (Golkar, PAN, dan PPP), Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (Gerindra dan PKB), dan terakhir Koalisi Perubahan (NasDem, Demokrat, dan PKS) yang baru-baru ini terbentuk.
Menurut pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago, koalisi yang ada saat ini sifatnya masih sangat fleksibel. “Koalisi ini sedang melakukan saling membentuk ya, jadi koalisi ini memang belum final,” ucapnya kepada ERA, Kamis (2/2/2023).
Kilas balik pasang-surut koalisi partai politik jelang pilpres 2024
Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) merupakan koalisi parpol yang pertama kali dideklarasikan untuk menghadapi pemilu dan pilpres 2024. Golkar, PAN, dan PPP sepakat membentuk koalisi pada pertemuan di Rumah Heritage Jakarta, Kamis (12/5/2022). Gabungan ketiga parpol itu sudah melewati presidential treshold dengan total kursi di DPR mencapai 25,73%.
Meskipun belum resmi mengumumkan nama calon yang akan diusung, Ketua Umum (Ketum) Golkar Airlangga Hartarto digadang-gadang maju sebagai capres 2024. Sebagaimana yang disampaikan Ketum PAN Zulkifli Hasan dalam pertemuan KIB di Makassar, Minggu (6/11/2022).
"Yang saya hormati Ketua Umum Partai Golkar, saudaraku Airlangga Hartarto. Jadi kalau mau capres bukan layak lagi, sangat layak," ucap Zulkifli dalam sambutannya.
Belakangan, pasca Ketum NasDem Surya Paloh menemui Airlangga pada Rabu (1/2/2023) kemarin, Sekretaris Jenderal Golkar Lodewijk F. Paulus juga bilang bahwa ia yakin KIB akan mengusung Airlangga sebagai capres.
"Kita belum bicara skenario itu. Yang jelas Golkar pada posisi partai yang kursinya terbesar di DPR," kata Lodewijk di Gedung DPP Partai Golkar, Rabu (1/2/2023). "Tapi ya manuver politik itu ada saja. Misalnya ada yang mendekati PAN dan PPP silakan saja."
Selanjutnya, Gerindra dan PKB mengumumkan akan berkoalisi. Hal itu disampaikan langsung Ketum Gerindra Prabowo Subianto dalam acara PKB Road to Election 2024 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Minggu (30/10/2022). Total kursi keduanya di DPR mencapai 23,65% dan mampu mengusung paslon mereka untuk pilpres 2024.
Koalisi Gerindra-PKB sempat diisukan retak setelah Ketum PKB Abdul Muhaimin Iskandar menyebut partainya akan membentuk komposisi baru seandainya Prabowo tidak memilihnya sebagai calon wakil presiden (cawapres). "Komposisinya rahasia, kita lihat nanti,” kata Muhaimin di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Senin (21/11/2022).
Namun, hubungan keduanya tampak membaik hingga mereka meresmikan sekretariat bersama (sekber) Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya pada Senin (23/1/2023). Prabowo mengatakan sekber tersebut sebagai bentuk implementasi kerja sama politik antara kedua partai.
Sementara itu, Koalisi Perubahan yang terdiri dari NasDem, Demokrat, dan PKS terbentuk baru-baru ini. NasDem sendiri jadi partai pertama yang mendeklarasikan dukungan kepada Anies Baswedan sebagai capres 2024, meski saat itu NasDem belum punya koalisi.
"NasDem memilih yang terbaik, oleh karena itu dia memutuskan sosok Anies Baswedan yang dipilih sebagai capresnya untuk pilpres 2024", ujar Surya Paloh di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Senin (3/10/2022).
Koalisi Perubahan sudah dicanangkan terbentuk sejak akhir tahun lalu. Namun, ketiga partai tak kunjung mendeklarasikannya. Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bilang belum ada titik temu antara ketiga partai. Demokrat mengajukan AHY sebagai cawapres, sedangkan PKS mengusung mantan Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan.
"Berbicara waktu atau momentum harus benar-benar ditemukan titik temu dulu yang penting," kata AHY usai acara pelantikan Ketua DPC Demokrat di Kupang, Rabu (7/12/2022).
Menjelang akhir Januari 2023, AHY melunak dan akhirnya merilis pernyataan resmi dukungannya kepada Anies untuk maju sebagai capres 2024 dan menyerahkan pemilihan cawapres kepadanya. “Demokrat akan mengajak PKS agar menyerahkan keputusan Bacawapres kepada Bacapres yang kita usung,” ungkap AHY dalam keterangan tertulisnya, Rabu (25/1/2023).
PKS yang sebelumnya masih tampak ragu-ragu untuk mendukung Anies akhirnya bersikap tegas bergabung dengan Koalisi Perubahan.
“PKS konsisten menjadi bagian dari koalisi partai-partai pengusung Anies Rasyid Baswedan di Pilpres 2024,” ujar M. Sohibul Iman, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS dalam pernyataannya bersama perwakilan Nasdem dan Demokrat, Senin (30/1/2023).
Menimbang para kandidat capres 2024
Jika tak ada aral melintang dan Koalisi Perubahan yang mengumpulkan 28,34% kursi di DPR terus solid, Anies Baswedan akan mengantongi tiket untuk berlaga di pilpres 2024.
“Semua masih sangat fleksibel dan belum final, kecuali [Anies] segera dideklarasikan bersama oleh NasDem, Demokrat, dan PKS,” ujar pengamat politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio kepada ERA, Kamis (2/2/2023).
Menurutnya, per hari ini setidaknya ada empat kandidat capres dari masing-masing koalisi, mulai dari Puan Maharani atau Ganjar Pranowo yang kemungkinan diusung PDIP, Anies Baswedan dari Koalisi Perubahan, Prabowo Subianto dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, dan Airlangga Hartarto dari KIB.
“Tapi memang yang kita hitung ini adalah PDIP, kira-kira [keputusannya] bagaimana,” ucap Hendri. “Waktu HUT PDIP kan Bu Mega hint-nya cuman terserah gua, bisa aja Puan, bisa juga Ganjar, atau ya enggak dari dua nama itu.”
Sementara itu, Pangi Syarwi Chaniago pendiri lembaga survei Voxpol mengatakan bahwa tiap parpol pasti akan mengusung kadernya masing-masing.
“Apakah PDIP akan mengajukan kadernya menjadi presiden? Itu pasti. Karena semua partai hari ini harus mengajukan kadernya menjadi capres atau cawapres, tujuannya agar partai itu mendapat efek, setidaknya menaikkan elektabilitas parpol tersebut,” ucap Pangi.
Ia menambahkan bahwa kunjungan Surya Paloh ke Golkar kemarin menandakan masing-masing koalisi belum bisa dibilang sudah satu suara. “Buktinya mereka masih kunjungan sana-sini, itu kan bagian dari manuver yang dilakukan NasDem. Namanya koalisi ini karena masih mencari bentuk itu bisa gonta-ganti, transfer pemain.”
Paloh sendiri beralasan kunjungannya ke Golkar kemarin karena itu merupakan partai yang dulu membesarkannya. “Kenapa harus bertemu Golkar? Karena prioritas bagi Nasdem,” ucapnya seusai pertemuan, Rabu (1/2/2023).
“Kenapa enggak ke yang lain? Ya karena kita memang baru mencoba,” lanjutnya. “Apakah perlu Nasdem mungkin bergabung dengan KIB? Ya sama-sama mungkin. KIB juga mungkin bergabung dengan Nasdem kan? Jadi kemungkinan itu masih terbuka.”
Pernyataan tadi menimbulkan banyak spekulasi dari masyarakat terkait koalisi masing-masing. Airlangga berkata bahwa KIB masih terus menjalin komunikasi meski sama-sama terbuka untuk kemungkinan apa pun. “Sama-sama menghargai langkah yang diambil oleh NasDem maupun Golkar,” ucapnya seusai pertemuan dengan Paloh di kantor Golkar.
Adapun NasDem menegaskan sikapnya yang serius membentuk Koalisi Perubahan. Hal ini disampaikan oleh Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya.
"Bukan hanya berkomitmen, NasDem memperjuangkan ini. Sekali layar terkembang, surut kita berpantang," ucap Willy di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Kamis (2/2/2023). "Itu yang kemudian menjadi oblikasi, tanggung jawab kita secara politik."
Terkait kunjungan NasDem ke beberapa parpol di luar Koalisi Perubahan, Willy menilai hal itu bagian dari dunia politik yang cair.
"Kalaupun kita berbeda, kita baik-baik saja, enggak musti bermusuhan," ucapnya.
Tim Kecil Koalisi Perubahan bersama dengan bacapres Anies Baswedan diketahui menemui AHY di Kantor DPP Partai Demokrat pada Kamis sore (2/2/2023).
Anies menjelaskan diskusi tim kecil kemarin banyak membahas langkah-langkah intensif ke depan. Terlebih tiga partai politik sudah menyatakan sikap secara resmi maupun tidak bahwa akan mengusung dirinya sebagai capres 2024.
Ia mengklaim diskusi makin mengerucut dan progres dari tim kecil sudah semakin mendekati akhir.
"Alhamdulillah semuanya semakin solid dan teknis bersiap untuk perjalanan ke depan," kata Anies.
