Bikin Paham, Bikin Nyaman - ERA.ID

Polres Metro Jakarta Selatan menjadwalkan pemeriksaan Nikita Mirzani pada Rabu (30/10) terkait laporannya terhadap Vadel Alfajar Badjideh (VAB) mengenai dugaan persetubuhan dan aborsi paksa terhadap putrinya Laura Mezani atau Lolly. "Iya, benar, hari Rabu (diperiksa)," kata Kepala Seksi (Kasi) Hubungan Masyarakat Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi dikonfirmasi di Jakarta, Senin. Nurma menjelaskan Nikita Mirzani akan memberikan keterangan Rabu (30/10) sekitar pukul 11.00 WIB di Polres Jaksel. Nikita Mirzani melaporkan VAB atas dugaan asusila anak dan aborsi terhadap putri kandungnya, LM. Laporan kasus itu tertuang dalam LP/B/2811/IX/2024/SPKT/Polres Metro Jaksel/ Polda Metro Jaya. Adapun laporan tersebut kini naik status dari penyelidikan ke penyidikan yang menandakan ditemukan indikasi tindak pidana dari laporan tersebut. Nurma juga menambahkan, kepolisian kini tengah fokus dalam mengumpulkan informasi dan bukti, yang juga akan diperiksa kebenarannya dari pelapor. Laporan Nikita Mirzani terhadap Vadel Badjijeh mencakup pasal perlindungan anak dan kejahatan lain di bawah UU No. 35 Tahun 2014 serta beberapa pasal terkait kesehatan. Sementara itu, kuasa hukum Vadel Badjideh menegaskan laporan Nikita Mirzani terkait persetubuhan anak dan aborsi yang melibatkan Laura Meizani atau Lolly (17) tidak terbukti. "Dengan fakta yang disajikan, insya Allah semua unsur-unsur pasal yang dituduhkan sebagaimana laporan NM itu kami yakin tidak akan terpenuhi," kata salah satu tim kuasa hukum Vadel, Rahmad Riadi di Polres Metro Jakarta Selatan, Jumat (4/10) lalu.

Kuasa Hukum guru honorer Sekolah Dasar Negeri (SDN) 4 Baito Supriyani mengungkap permintaan uang sebesar Rp50 juta dari Kapolsek untuk menghentikan penyelidikan kasus dugaan penganiayaan terhadap siswa D pada sidang di Pengadilan Negeri (PN) Andoolo. "Bahwa penyidik menyampaikan informasi kepada Kepala Desa Wonua Raya adanya permintaan uang sebesar Rp50 juta dari Kapolsek agar perkara Supriyani dihentikan, sebagaimana keterangan dari Kepala Desa Wonua Raya dan bukti rekaman percakapan," kata Kuasa Hukum Supriyani, Andre Darmawan, saat sidang eksepsi dalam perkara Supriyani di Konawe Selatan, Senin. Dia mengatakan bahwa dalam penanganan kasus yang melibatkan Supriyani dan siswa D terjadi benturan kepentingan, karena orang tua dari siswa yang diduga korban itu merupakan personel kepolisian yang juga rekan penyidik yang menangani kasus tersebut di Polsek Baito. "Berdasarkan uraian tersebut, maka telah nyata terjadi pelanggaran kode etik dalam proses penyidikan sehingga mengakibatkan penyidikan perkara quo tidak sah, dan karena hasil penyidikan tidak sah, maka beralaskan hukum surat dakwaan dinyatakan tidak diterima," ujarnya. Andre Darmawan juga mengungkapkan bahwa berdasarkan uraian yang disebutkan dalam sidang eksepsi tersebut, pihaknya berpendapat jika surat dakwaan penuntut umum disusun berdasarkan dengan hasil penyidikan yang melanggar prosedur sesuai ketentuan perundang-undangan. "Oleh karenanya, seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima," ungkap Andre Darmawan. Meski begitu, Tim Penasehat Hukum Supriyani memohon kepada majelis hakim untuk menolak eksepsi yang diajukan untuk melanjutkan sidang itu ke pokok perkara. "Permohonan ini didasari pertimbangan bahwa kami tidak ingin pembuktian perkara ini berhenti pada pembuktian formil atau prosedural belaka," sebutnya. Dia menyampaikan bahwa pihaknya ingin membuktikan secara materiil terkait kasus tersebut pada pemeriksaan pokok perkara, agar bisa membuktikan kliennya tidak bersalah dalam melakukan tindak pidana, dan juga membuktikan bahwa Supriyani telah dikriminalisasi oleh oknum kepolisian dan oknum jaksa. "Sehingga para oknum polisi dan jaksa yang telah terbukti melakukan kriminalisasi kepada terdakwa Supriyani dapat ditindak dan dihukum berat, baik secara administrasi maupun secara pidana," tambah Andre Darmawan.

Tagih Komitmen Prabowo, DPR Minta Perpres IKN Segera Diteken

Aktor Jefri Nichol dikabarkan diperiksa penyidik Polres Metro Jakarta Selatan terkait kasus dugaan penganiayaan. Informasi beredar, Jefri Nichol melakukan pemukulan. Pada hari ini, aktor tersebut sedang dimintai keterangan oleh penyidik untuk dibukukan ke dalam berita acara pemeriksaan (BAP). "Iya, iya diperiksa dia (Jefri Nichol) sebagai saksi," kata Kasie Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi kepada wartawan, Senin (28/10/2024). Nurma menyebut Jefri Nichol diperiksa sebagai saksi di kasus dugaan penganiayaan yang terjadi di sebuah restoran di kawasan Senopati, Jakarta Selatan. Kasus dugaan penganiayaan ini dilaporkan pada 10 September 2024 lalu. "Oh kalau (kasusnya) itu, itu memang salah paham, salah paham aja. Jadi itu ada korban, dari korban itu bawa cewek, gitu lah, temennya cewek, terus sudah gitu disenggol orang. Nah dia tanya kenapa disenggol, sudah gitu jadinya begitu (terjadi penganiayaan)," jelasnya.

Kejaksaan Agung (Kejagung) mendalami sumber dana pengacara Gregorius Ronald Tannur, Lisa Rachman (LR), dalam perkara dugaan suap hakim yang mengadili kliennya dalam kasus pembunuhan terhadap Dini Sera Afriyanti.

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) DKI Jakarta masih menunggu jawaban Kepolisian terkait wanita berinisial IA (18) yang tewas usai mengonsumsi minuman keras di tempat hiburan The Escape Hawaii, Tamansari, Jakarta Barat. "Kami sudah bersurat ke sana, cuman belum ada jawabannya dari Kepolisian. Sekarang itu masih menunggu balasan dari Polsek Tamansari," ucap Kepala Seksi Industri Pariwisata Suku Dinas Parekraf Jakarta Barat, Sanyoto saat dihubungi di Jakarta, Senin (28/10/2024). Adapun surat yang dikirimkan Dinas Parekraf ke Polsek Tamansari berisi permintaan mengenai penyebab pasti serta kronologi kematian korban IA usai mengonsumsi minuman keras di tempat hiburan The Escape Hawaii pada Jumat (11/10) dini hari. "Intinya meminta keterangan kejadian sebenarnya dari hasil penyelidikan Kepolisian, termasuk kronologinya. Kita masih menunggu surat keterangan dari Polsek Tamansari," tutur Sanyoto. Adapun pengelola dari The Escape Hawaii telah dipanggil pihak Dinas Parekraf pada (15/10) untuk dimintai keterangan perihal tewasnya korban IA.

Pasha ke Menag Nasaruddin: Saya Belum Punya Gelar Haji, Mudah-mudahan Bisa Jadi Calon Jamaah

Pasangan Halikinnor dan Irawati menunjukkan performa memukau dalam debat pertama Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024.

Duel menakjubkan tersaji pada pertarungan utama UFC 308, Ilia Topuria berhasil menumbangakan Max Holloway dengan pukulan keras hingga KO.

Sekretaris Jenderal Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO), Mark Rutte, menyerukan penghentian pengerahan pasukan Korea Utara ke Rusia. Rutte menekankan pengerahan pasukan itu hanya akan memperluas perang Rusia.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mencatat sebanyak 195 kasus dugaan pelanggaran netralitas kepala desa selama kampanye Pilkada Serentak 2024. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan 195 kasus itu tersebar di 25 provinsi yang sudah dilakukan sejak awal masa kampanye sampai hari ini. "Sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024 terdapat 195 kasus yang tersebar dj 25 provinsi dengan rincian, 59 temuan, 136 laporan, 130 diregister, 55 tidak diregister, belum diregister 10 perkara," papar Bagja di kantor Bawaslu RI, Jakarta, Senin (28/102024). Dia menyebutkan dari total 130 perkara yang diregister, ada 12 perkara merupakan tindak pidana pelanggaran pemilihan. Kemudian, sebanyak 97 kasus merupakan pelanggaran peraturan perundangan lainnya dan 42 kasus lainnya dinyatakan bukan pelanggaran. "Dari 130 diregister itu, itu adalah pelanggaran netralitas kepala desa, sehingga agenda demokrasi elektoral tingkat lokal yang saat ini sedang berlangsung dapat terlaksana secara kompetitif, jujur, adil dan demokratis," ujarnya. Bagja menjelaskan dalam Pasal 70 Ayat 1 UU Pilkada terdapat aturan bahwa dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan kepala desa atau lurah dan perangkat desa maupun perangkat kelurahan. "Di sebutkan nih, anggota kepala desa dan kepala desa atau sebutan lain lurah di larang membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon," tambah Bagja.

Megawati Klaim Jadi Orang Paling Disadap di Indonesia: Kaya James Bond

Kepala Kepolisian Resor Garut AKBP Mochamad Fajar Gemilang menyatakan, seorang anggota polisi berpangkat Brigadir Polisi yang digerebek warga karena diduga berbuat asusila terancam hukuman berat yakni pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). "Kami pastikan dilakukan tindakan tegas, dengan ancaman PTDH," kata Fajar saat jumpa pers penanganan kasus oknum anggota Polri di Garut, Senin (28/10/2024). Ia menuturkan, kasus anggota Polsek Pameungpeuk berinisial YY itu sempat ramai di media sosial terkait penggerebekan oleh warga di salah satu tempat penginapan yang ada di wilayah selatan Garut. Oknum anggota Polri itu, kata dia, berada di tempat penginapan bersama seorang wanita yang bukan istri sahnya atau berstatus istri orang lain, kemudian saat digerebek oknum tersebut melarikan diri. Kapolres menegaskan, anggota yang sempat kabur itu akhirnya berhasil diketahui keberadaannya dan dilakukan upaya paksa untuk ditangkap yang saat ini sedang menjalani proses hukum di Propam Polres Garut. "Memang yang bersangkutan melarikan diri setelah kejadian, tapi langsung bisa kita tangkap dihari kedua," katanya.

Juru Bicara Mahkamah Agung Yanto mengatakan bahwa lembaganya tidak bisa mendikte putusan majelis hakim karena hal tersebut merupakan kewenangan penuh tiap-tiap hakim yang bersifat mandiri dan independen. Yanto mengatakan hal tersebut merespons opini publik mengenai vonis penjara lima tahun Gregorius Ronald Tannur dalam kasus pembunuhan Dini Sera Afriyanti di tingkat kasasi yang dinilai terlalu rendah. “Terhadap pemidanaan, itu menjadi hak daripada majelis hakim yang menangani, lembaga tidak bisa mendikte. Karena hakim adalah mandiri dan independen, maka sepenuhnya adalah kewenangan majelis hakim,” ucap Yanto saat konferensi pers di Media Center MA RI, Jakarta, Senin (28/10/2024). Ia menjelaskan, Pasal 351 ayat (3) KUHP yang didakwakan kepada Ronald Tannur mengatur bahwa pelaku penganiayaan yang menyebabkan kematian diancam paling lama tujuh tahun penjara. “Dalam hall ini, lembaga tidak bisa mengatur atau mendikte tentang berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Namun hal tersebut penuh, mutlak, adalah kewenangan majelis yang menangani perkara tersebut,” imbuh dia.

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan telah selesai diperiksa polisi terkait kasus pertemuan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata dengan mantan Kepala Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto pada Senin (28/10/2024) hari ini. Pahala menjelaskan dirinya ditanya sekira 20 pertanyaan oleh penyidik. Pertanyaan itu seputar prosedur pemeriksaan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). "Pemeriksaannya hari ini seputar prosedur pemeriksaan LHKPN. Mulai dari apa dasar penerbitan surat tugas, sampai langkah apa saja yang diambil sesudah surat tugas terbit. Kalau ada hasilnya sampai paparan ke pimpinan dan diputuskan ke lidik," kata Pahala di Polda Metro Jaya, Senin (28/10/2024). Dia mengaku sudah menjelaskan prosedur pemeriksaan LHKPN kepada kepolisian. Termasuk terkait LHKPN Eko Darmanto. "Tapi umumnya itu, kenapa surat tugas Eko diterbitkan, kita terangin. kan ada prosedurnya standar saja itu semua," jelasnya.