Mengatasi Kebakaran Hutan Tak Bisa Sendiri

Tim Editor

Rapat penanganan kebakaran hutan (Twitter @KSPgoid)

Jakarta, era.id - Negeri ini punya tiga hajatan super penting setahun ke depan. Mulai dari Asian Games 2018, Annual Meeting World Bank-IMF 2018 bulan Oktober di Bali, hingga pesta demokrasi pada April 2019.

Tapi negeri ini juga masih punya 'ancaman' yang setidaknya bisa ganggu hajatan itu. Api dan asap yang bisa timbul dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Makanya Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menggelar Rapat Persiapan Pemantauan Karhutla 2018, di Bina Graha, Jakarta, Rabu (25/7/2018). Yang diundang Menteri LHK Situ Nurbaya, perwakilan dari Polri, TNI, BIN, BMKG, BNPB, Kementerian Perhubungan, dan instansi.

"Saya minta, agar kita semua mengerahkan kemampuan maksimal dan bekerja bersama untuk menanggulangi kebakaran hutan," kata Moeldoko.

Masalah kebakaran hutan dan lahan memang jadi perhatian super serius dari pemerintah. Kalau kita masih ingat, pernah ada keluar pernyataan tegas Presiden Joko Widodo yang tak mau kompromi dengan adanya kebakaran. 

"Kalau di wilayah saudara ada kebakaran dan tidak tertangani aturannya masih sama, masih ingat? Dicopot!" kata Jokowi dalam rapat soal Karhutla di Istana Negara, Selasa, 6 Februari 2018 silam.

Makanya rapat kali ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dan perbaikan proses kerja masing-masing kementerian dan lembaga. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengungkap, kementeriannya melakukan monitoring langsung di wilayah-wilayah yang kerap dilanda kebakaran hutan dan lahan. Seperti Kalimantan Tengah, Jambi, Sumsel, Kalimantan Barat, dan Riau. 

"Dari pengalaman selama ini, manajemen penanggulangan kebakaran hutan dan lahan sudah lebih tertata," kata Siti Nurbaya.

Sementara Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, memprediksi prediksi puncak kemarau tahun ini akan terjadi pada Juli – September. Untuk periode mingguan, BMKG mengeluarkan prediksi harian yang berlaku hingga seminggu ke depan. "Di situ akan terlihat tingkat curah hujan, kelembaban udara, dan kecepatan angin, yang bisa dipakai untuk melihat sampai sejauh mana tingkat hot spot di lapangan. Jika sudah sebesar 50 persen, maka dalam kategori membahayakan dan mudah terbakar," kata Kepala BMKG Dwikorita Karnawati.

Untuk mencegah agar titik api tersebut tidak meluas, maka salah satu cara yang diusulkan adalah dengan meningkatkan kelembaban lahan gambut. "Saya mengusulkan adanya hujan buatan yang efektif dilakukan di minggu ini dan minggu depan, karena ada kiriman awan dari Filipina," tutup Dwikorita.

kar10Usulan BMKG menjadi penting, lantaran pengamatan Badan Restorasi Gambut (BRG) pada pertengahan Juli selama 2 minggu juga memperlihatkan adanya variasi permukaan air pada gambut dari < 0,5 m - -1,5 m. Kondisi yang masih bisa diterima adalah tinggi permukaan air < 0,5 m. Dengan kondisi ini kelembaban gambut masih terjaga. Jika permukaan > 0,5 hingga -1,4 m di bawah gambut menandakan kelembaban yang mulai berkurang, bahkan tinggal 20 – 30 persen.

Melihat kondisi ini, menurut Kepala Badan Restorasi Gambut Nazir Foead langkah yang mesti dilakukan adalah dengan mempersiapkan sekat-sekat air yang dikerjakan oleh masyarakat.

Perwakilan pemerintah daerah, yang hadir diantaranya Riau, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan dan Kalimantan Barat, sepakat untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan semaksimal mungkin.

Tag: kebakaran hutan

Bagikan: