Bambang menjelaskan, penyelesaian proyek tanggul sepanjang 20 kilometer yang ditargetkan rampung pada 2019 itu dibagi tiga pelaksana, yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera), Pemprov DKI, dan pihak swasta.
Saat ini, bagian tanggul yang dikerjakan PU-Pera bersama pihak swasta, sepanjang 10 kilometer sedang berjalan. Bambang berharap agar Pemprov segera membuat payung hukum, agar pihak swasta bisa segera berpartisipasi dalam menyelesaikan dan melindungi pantai Utara Jakarta dari banjir air laut.
Sandi memastikan, permintaan Bappenas tersebut segera ditindaklanjuti. Ia meyakinkan, tanggul sepanjang 20 kilometer ini nantinya akan menjadi garda terdepan melindungi pantai utara Jakarta
"Kita akan segera siapkan. Jadi, tak usah menunggu regulasi dari pusat. Kita akan coba intervensi, inovasi, regulasi dari pemprov, sehingga mereka (swasta) bisa membangun," tutur Sandi di sela-sela kunjungan, Jumat (8/12/2017).
Begitupun dengan bagian pengerjaan tanggul yang menjadi kewajiban Pemprov DKI, Sandi menyatakan siap menyelesaikan sesuai target.
"Bagian Pemprov Insya Allah kita akan terus bertahap sesuai on schedule. Kita akan pastikan sesuai rencana, 2020," tegasnya.
Seperti diketahui, beberapa hari belakangan ini sejumlah kawasan di Jakarta Utara, yakni Cilincing, Pademangan, Pluit, Muara Angke, dan Penjaringan yang berdekatan dengan teluk Jakarta terendam rob. Rendaman air laut mulai naik ke pemukiman warga sejak pukul 10.00 WIB, dengan ketinggian bervariasi antara 10 - 40 cm.
Penanganan Pemprov DKI sementara membuat tanggul darurat dengan karung pasir, disertai pompa mobile untuk menyedot debit air di pemukiman warga.