Tim Editor
ERA.id - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan kementeriannya mengubah sistam pendaftaran program internsip atau magang bagi dokter dan dokter gigi.
Menurutnya, ada dua mekanisme pendaftaran bagi dokter dan dokter gigi yang akan mengikuti program magang, yaitu mekanisme utama dan reguler.
"Kita mengubah cara penerimaan pendaftaran dokter internsip ini. Kita bagi menjadi dua mekanisme, yaitu mekanisme utama dan mekanisme reguler," kata Budi dikutip dari kanal YouTube Kementerian Kesehatan RI pada Jumat (16/12/2022).
Untuk mekanisme utama, kata Budi, akan dikhususkan bagi dokter dan dokter gigi yang menginginkan menjalani program magang di daerah terpenci, perbatasan dan kepulauan (DTPK).
Mekanisme tersebut diklaim memiliki banyak keuntungan, salah satunya yaitu dokter dan dokter gigi program magang akan lagsunng mendapatkan lokasi penempatan. Artinya, tidak perlu mengantri dan menunggu, melainkan diprioritaskan.
"Jadi, untuk calon peserta internsip yang mau memilih lokasinya di DTPK kita akan langsung proses di luar sistem. Akan mendapatkan prioritas untuk kita terima duluan, jadi pasti akan keterima duluan," papar Budi.
Selain itu, Budi juga menjanjikan para dokter dan dokter gigi program magang itu mendapatkan pengalaman baru seperti melihat keindahan dan keragaman budaya di Indonesia.
Dia berharap, banyak dokter dan dokter gigi yang bersedia magang di daerah-daerah terpencil.
"Indonesia itu indah sekali. Jadi kalau kita mau belajar sambil melihat keindahan Indonesia, enggak ada salahnya. Kita juga bisa merasakan keberagaman rakyat Indonesia sehingga nanti suatu saat teman-teman pulang, pengalamannya akan jauh lebih kaya," paparnya.
Sedangkan untuk mekanisme reguler, Kementerian Kesehatan akan membagi dalam tiga tahapan. Pertama yaitu tahap lokal.
Pada tahapan ini, dokter dan dokter gigi program magang akan ditempatkan sesuai dengan domisili berdasarkan keterangan di Kartu Keluarga (KK). Misalnya, jika berasal dari Bogor, maka lokasi maganganya adalah rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya termasuk puskesmas di sekitar Bogor.
Hal ini untuk bertujuan agar lokasi fasilitas kesehatan tempat magang tidak terlalu jauh dari domisili asal.
"Semua yang daftar calon peserta internsip akan kita lihat lokasi KK-nya ada di mana. Kita akan taruh di RS atau faslitas kesehatan yang dekat dengan domisili sesuai dengan KK," kata Budi.
Dia menambahkan, kementeriannya sudah melakukan penghitungan antara jumlah fasilitas kesehatan dengan calon dokter magang. Sehingga, seluruh peserta nantinya akan mendapatkan penempatan.
"Yang tidak cukup adalah ada orang yang mau pindah dari lokasi di mana dia berada atau KK-nya. Tapi kita prioritaskan," kata Budi.
Tahap kedua yaitu regional yang ditujukan bagi calon peserta yang ingin magang di kabupaten/kota yang berbeda dengan domisi di KK. Namun, lokasi penempatannya masih dalam satu provinsi.
Sedangkan tahap ketiga yaitu nasional. Pada tahapan ini, calon dokter magang memiliki kesempatan untuk memilih tempat magang namun berbeda provinsi dari domisili asal.
"Tapi tahap-tahapan ini akan kita buka berjenjang," kata Budi.
Oleh karena itu, bagi calon dokter magang yang mengincar tahap ketiga justru menjadi kelompok yang paling kecil peluangnya untuk mendapatkan lokasi magang.
"Tapi untuk itu teman-teman juga musti tahu kans-nya makin lama makin sedikit. Karena begitu tahap pertama terjadi, artinya orang-orang Jakarta pasti kira-kira sudah mengisi sekitar Jakarta, orang Bandung sudah mengisi sekitar Bandung. Baru kemudian kita tingkatkan ke level nasional," paparnya.
Alasan Kemenkes memperbaiki sistem pendaftaran program magang tersebut karena, banyak aduan bahwa pendaftaran bagi calon dokter magang sangat sulit dan tidak tranparan.
Budi juga mendapat laporan, ada beberapa calon dokter magang menggunakan jasa calo demi bisa mengantri dan mendapatkan fasilitas kesehatan untuk lokasi magang yang diinginkan.
"Sehingga dengan demikian kita memperbaiki kualitas dari sistem informasi program internsip dokter dan dokter gigi Indonesia," kata Budi.
"Besar harapkan kami agar terwujudnya pemerataan kesehatan di seluruh wilayah. Terutama di daerah-derah yang selama ini belum bisa memiliki akses yang cukup dibandingkan dengan yang tinggal di Jawa dan Bali," pungkasnya.
