Tim Editor
ERA.id - Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS Mulyanto meminta Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan berhenti mengeluarkan pernyataan yang bertentangan dengan institusi negara lainnya.
Hal ini merespons adanya beda pendapat antara Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dengan Luhut prihal rekolasi pemukiman warga dan depo bahan bakar minyak (BBM) milik PT Pertamina (Persero) di Plumpang, Koja, Jakarta Utara.
"Stop bicara masalah yang bukan menjadi ranah kewenangan kementeriannya. Apalagi, statemennya menentang arahan yang diberikan Wapres Ma'ruf Amin," kata Mulyanto kepada wartawan, Rabu (8/3/2023).
Dia mengatakan, secara fatsun politik sangat haram dan tabu seorang menteri menentang pendapat wakil presiden.
Mulyanto juga meminta Prsiden Joko Widodo untuk menertibkan sikap Luhut yang dinilai sangat arogan.
"Ini kan preseden buruk bagi tata kelola pemerintahan yag baik. Secara etika politik, sikap ini termasuk kurang ajar. Presiden Jokowi tergur sikap Luhut, arogansinya sudah kelewatan," ucapnya.
Dia juga menyoroti pernyataan Luhut yang meminta pihak pemberi izin warga tinggal di kawasan Depo Plumpang, ikut bertanggung jawab atas peristiwa kebakaran pekan lalu.
"Pernyataan Luhut ini sudah keluar dari jalur dan membuat masyarakat di sekitar Depo Plumpang semakin resah," tegas Mulyanto.
Di sisi lain, Mulyanto juga menyoroti perbedaan pendapat di jajaran eksekutif ini menunjukan pemerintah tidak kompak dalam mengambil sebuah keputusan.
"Harusnya ditentukan dulu sikap resmi pemerintah terhadap para korban sebelum menyampaikan kepada masyarakat," katanya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan seharusnya warga yang tinggal di sekitar buffer zone atau area aman di Depo Plumpang dipindahkan.
Hal ini disampaikan Luhut menanggapi insiden kebakaran Depo Pertamina yang menyebabkan 19 orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka.
Luhut mengatakan Depo Pertamina telah lama dibuat di wilayah Plumpang sejak lama. Dia menyatakan Petramina juga telah menyiapkan wilayah kosong untuk tidak ditinggali agar tak ada kejadian yang membahayakan warga.
"Jangan ini (depo) yang disuruh pindah, orang yang tak berhak di situ yang disuruh pindah, jangan dibalik-balik," jelas Luhut di Pushidrosal TNI AL, Jakarta Utara pada Senin (6/3).
