Tim Editor
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi VIII Sodik Mudjahid menilai jika 'penjarahan' tersebut dilakukan warga atas 'rekomendasi' pejabat pemerintah bukan langkah yang tepat.
"Penjarahan terjadi setelah seorang pejabat memberikan angin kepada masyarakat untuk melakukannya," katanya, di Gedung DPR, Komplek Parlemen, Senayan, Senin (1/10/2018).
Menurut Sodik, 'rekomendasi' itu tidak bisa dibenarkan dalam kondisi apapun. Dia menilai, terdapat ketidaksiapan pemerintah dalam mengirimkan bantuan logistik korban gempa dan tsunami di Palu hingga mengeluarkan kebijakan tersebut.
Lebih lanjut, politikus Partai Gerindra ini menilai, seharusnya pemerintah mengambil langkah lain, bukan malah mengizinkan masyarakat mengambil segala kebutuhan pokoknya yang terkesan membolehkan menjarah di minimarket dan swalayan.
"Sangat memalukan, karena merupakan sebuah edukasi yang buruk. Kondisi darurat bukan alasan untuk memberikan angin kepada penjarahan. Angin atau arahan tersebut juga menunjukkan ketidaksiapan pemerintah melakukan suplai logistik kepada korban," kata dia.
Sekedar informasi, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sempat memperbolehkan masyarakat korban gempa Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah untuk mengambil barang logistik yang ada di minimarket. Barang-barang itu nantinya akan dibayar oleh pemerintah.
"Dalam rapat saya minta pemda untuk memfasilitasi beli minuman dan makanan di toko yang jual, berikan dulu kepada pengungsi dan yang dirawat di rumah sakit. Cari yang punya toko, dibeli dulu, dan saya minta pengawalan Satpol PP dan polisi, kemudian dibagikan makanan tersebut," kata Tjahjo seperti dikutip dari Antara, Minggu (30/9/2018).
Keputusan ini diambil, setelah adanya kejadian penjarahan yang terjadi di berbagai lokasi di Palu dan Donggala, pasca gempa yang mengguncang pada Jumat (28/9) sore.
"Bandara kondisi runtuh, tidak ada yang menunggu, listrik mati. Halaman Bandara buat pengungsi. Ada toko di Bandara yang rusak akibat gempa, makanan dan minuman berhamburan kemudian diambil masyarakat. Jadi bukan penjarahan, saya melihat kejadian itu," kata dia.
Belakangan, Tjahjo merivisi pernyataannya. Dia bilang, aparat di daerah bergotong royong untuk membantu kebutuhan logistik masyarakat di sana. Caranya dengan membeli kebutuhan tersebut, dan nanti akan diganti pemerintah.
"Kondisi darurat makan minum belum masuk. Ya bantu masyarakat yang perlu makan minum. Dan saya minta langsung ke Gubernur untuk beli minuman dari toko yang tutup uang gotong royong. Mendagri ikut beli juga," kata dia.
