Meningkatkan Elektabiltas Golkar Jadi Tantangan Airlangga

Tim Editor

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartanto. (TIWI/era.id)

Jakarta, era.id - Pleno DPP Partai Golkar memutuskan Airlangga Hartanto menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Airlangga mengganti tersangka kasus pengadaan korupsi e-KTP, Setya Novanto.

Pengamat Politik Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing menilai, Airlangga akan menghadapi tantangan berat terkait turunnya elektabilitas partai berlambang pohon beringin tersebut.

"Cukup berat, karena kita tahu apa yang dialami oleh Golkar beberapa tahun terakhir akan mengganggu persepsi publik. Secara teoriti konseptual, membangun citra baru lebih gampang daripada memperbaiki citra yang sudah terganggu," ujar Emrus kepada era.id, Kamis (14/12).

Emrus menambahkan, sikap DPP Golkar terdahulu yang mempertahankan Novanto menjadi Ketum, telah menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap partai ini. 

Karenanya, kata Emrus, Airlangga diharapkan dapat mengubah paradigma untuk mengkatrol pemilih, dalam menghadapi agenda politik tahun 2018 dan tahun 2019 mendatang. 

"Menurut pandangan saya, di bawah kepemimpinan Airlangga harus meperbaiki citra tersebut dengan membawa Golkar sebagai partai yang bersih, antikorupsi dan benar-benar pro kerakyatan. Bukan hanya slogan," tuturnya.

Selain itu, Airlangga juga diharapkan dapat memanfaatkan wewenang dan posisinya sebagai Ketum Golkar untuk menyatukan kepentingan-kepentingan politik yang ada di internal Golkar. 

"Di Golkar beberapa tahun terakhir ini masih ada fraksi-fraksi yang saling berbeda pandang tentang suatu hal. Tapi saya yakin, di bawah kepemimpinan Airlangga dia bisa menyatukan itu," terangnya.

Di bawah kepemimpinan Airlangga, Emrus yakin Golkar bisa lebih baik. Menurutnya, Airlangga tidak ikut dalam frasi yang selama ini berkonflik. Menteri Perindustrian itu dinilai Emrus mempunyai kemampuan komunikai politik yang dapat menyatukan internal Golkar.

"Airlangga dapat melakukan komunikasi politik dengan pemerintah. Airlangga sosok yang tidak pernah diperbincangkan di ruang publik dari sisi negatif, dan tidak punya catatan kelam di penegakan hukum," tandasnya. (Merry)

Bagikan: