Jakarta, era.id - Kordinator Divisi Monitoring Indonesia Corruption Watch (ICW), Febri Hendri mengkritisi kebijakan Pemprov DKI yang menyeleksi video rapat pimpinan (rapim) saat mau diunggah ke akun YouTube Pemprov. 

Febri menyarankan Pemprov DKI lebih baik memperbaiki gaya komunikasi dibandingkan harus menutup-nutupi video tersebut. 

"Diupload apa adanya, makanya Gubernur dan Wakil Gubernur harus meningkatkan kemampuannya dalam berkomunikasi, data dan informasi. Kalau salah, informasi yang harus langsung diperbaikan," kata Febri di Balai Kota, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (20/12/2017).

Febri meyakini jika Pemprov DKI memiliki keinginan untuk mengunggah video tanpa diedit, maka pihak-pihak yang berseberangan akan berbalik mendukung Pemprov DKI.

"Selama ini kan bagus diupload, kelompok -kelompok yang kontra kalau diupload mungkin akan meraih dukungan (kelompok kontra), yang terpenting adalah transparan," ucap Febri. 

Febri menjelaskan asas transparansi harus dikedepankan di dalam lingkungan Pemprov DKI. Mengingat momen korupsi, diakui Febri, kerap terjadi saat rapat antara Pemprov DKI dengan pengembang berlangsung. Hal itu terkait, perizinan di tingkat Gubernur dengan developer besar.

"Kalo diedit dan lain sebagainya nanti akan bertanya-tanya apakah yang ditutup itu, adalah bagian yang paling penting dalam pengambilan keputusan," terang Febri. 

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menghentikan kebiasaan lama Pemprov DKI yang selalu mengunggah video rapim ke dalam akun resmi youtube pemerintahan ibu kota. Sandi mengaku, video yang diunggah, lebih banyak mudaratnya dibandingkan manfaatnya lantaran banyak pihak yang menjadikan video itu sebagai meme.