Tim Editor
Tercatat, sampai November lalu, anggaran silpa tersebut tersisa Rp20 triliun. Sri mengingatkan, anggaran itu juga dialokasikan untuk menekan angka kemiskinan dan kesenjangan sosial di Ibu Kota.
"Jadi kita memberikan paparan bagaimana sebaiknya peranan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk dioptimalkan dan dimaksimalkan sebagus-sebagusnya dalam melayani masyarakat dan menimbulkan kinerja yang baik," kata Mulyani, kemarin.
Rapat tersebut juga dihadiri Gubernur DKI Anies Baswedan. Sri juga menyinggung alokasi dana pendidikan. Pemprov DKI diminta untuk memperhitungkan komposisi penggunaan dana APBD pendidikan yang terbilang besar. Sri bilang, penggunaan dana untuk peningkatan kualitas sarana bukan melihat pada besarannya saja, tapi Pemprov DKI maupun masyarakat harus sadar terhadap value of money dari setiap nilai anggaran yang dibelanjakan.
Ia berharap Pemprov DKI bisa mulai memikirkan hal tersebut. Termasuk juga soal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), kata Sri, Pemprov DKI harus mengevaluasi keuangan perusahaan negara secara komprehensif.
"Karena bisa saja BUMD itu tidak betul-betul ditanamkan modal untuk memperbaiki kualitasnya, tapi hanya sekadar untuk membayar gaji mereka," pungkas dia.
