Tim Editor
Rapat ini dipimpin Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di kantor DPP Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (3/1/2018) malam.
"Terjadinya perlakukan tidak adil dan sewenang-wenang terhadap Partai Demokrat dan kader Partai Demokrat dalam kaitannya dengan Pilkada," tutur Sekjen Demokrat Hinca Panjaitan usai rapat.
Demokrat menganggap ada diskriminalisasi di tiga daerah Pilkada. Pertama, Pilkada Jakarta 2017 terjadi pada Sylviana Murni yang diserang kasus dugaan korupsi. Nyatanya, kasus korupsi itu belum ada kejelasan sampai saat ini.
Kasus kedua, persiapan Pilkada Papua 2018, di mana kader Demokrat Lukas Enembe dipaksa untuk memenangkan partai lain dan menerima wakil yang bukan pilihannya pada Oktober 2017.
Ketiga, persiapan Pilkada Kalimantan Timur 2018 yang menimpa Syaharie Jaang. Dia dipaksa menerima wakil dari partai lain, padahal sudah disiapkan Rizal Effendi yang merupakan Wali Kota Balikpapan.
"Perlakukan tidak adil dan sewenang itu tidak bisa dibiarkan. Menurut Partai Demokrat tidak bisa dibiarkan dan masyarakat Indonesia yang cinta demokrasi agar tindakan tidak adil dan sewenang-wenang ini dapat dihentikan," tuturnya.
Menurutnya, ini melukai demokrasi. Nahasnya, Presiden Joko Widodo disinyalir tidak mengetahui tindakan tersebut.
"Partai yakin bahwa Presiden Jokowi tidak mengetahui perlakuan tentang tidakan tidak sepatutnya ini yang dilakukan oleh elemen negara ini. Kami percaya beliau tidak tahu, beliau tidak tahu," tutur Hinca.
Oleh sebab itu, Hinca secara terbuka meminta Presiden Jokowi membantu merawat demokrasi, khususnya saat ini yang telah memasuki tahun politik. Ia berharap agar pilkada yang ada di depan mata ini bisa berjalan dengan baik.
"Kita rawat bersama sama Pilkada kita putaran ketiga, 171 daerah bebas dari intevensi kekuasaaan, kesewenang-wenangan, ketidakadilan, dan hal-hal yang menciderai demonstrasi itu sendiri," tutur Hinca.
