KPK Segera Periksa Zumi Zola

Tim Editor

Sedang memuat podcast...

Zumi Zola. (Instagram)

Jakarta, era.id - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memanggil Gubernur Jambi Zumi Zola terkait kasus suap APBD Provinsi Jambi yang menyeret tiga pejabat dan satu anggota DPRD Jambi. Zumi akan diperiksa sebagai saksi.

"Saya dapat informasi diagendakan pemeriksaan Gubernur (Jambi) akan dilakukan besok," ungkap Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (4/1/2018). 

Febri mengatakan KPK terus mendalami kasus suap yang terjadi di Pemprov Jambi. Sejumlah saksi yang dianggap bisa memberikan informasi akan dipanggil dalam waktu dekat.

"Para saksi yang dipanggil tentu saja mereka yang diduga memiliki informasi atau mengetahui bagian dari proses kasus yang sedang kami tangani ini," ujarnya.

Terkait pengusutan kasus tersebut, Wakil Gubernur Provinsi Jambi Fachrori Umar telah memenuhi panggilan KPK pada hari ini. Fachrori diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Asisten Daerah III Pemprov Jambi Saifudin. Setelah diperiksa, Fachrori mengaku tidak mengetahui rencana suap pemulusan APBD Jambi itu. Dia juga membantah menerima uang. 

"Saya tidak tahu, saya kan berada di Jakarta, jadi acara itu lebih duluan daripada kita. Saya tidak, tidak. Naudzubillah. Saya tidak mau berdosa, tidak mau berbohong. Tidak ada, tidak ada sama sekali," ujar Fachrori setelah diperiksa KPK.

KPK sudah menetapkan empat tersangka dari operasi tangkap tangan (OTT) kasus suap APBD Jambi, dengan barang bukti uang sebesar Rp4,7 miliar. Adapun empat tersangka itu adalah Plt Sekda Jambi Erwan Malik, Asisten Daerah 3 Pemprov Jambi Saifuddin, Plt Kepala Dinas PU Arfan, dan anggota DPRD Jambi Supriono.

Suap bersandi "uang ketok" itu bersumber dari pihak swasta rekanan Pemprov Jambi. Uang suap tersebut diberikan agar anggota DPRD Jambi memuluskan peresmian APBD tahun 2018 dalam rapat peresmian.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang pernah mengatakan prihatin pada kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Menurut dia, kepala daerah ada dalam posisi sulit karena kerap digoda dengan praktik korupsi. Sepanjang 2017 saja, ada enam kepala daerah yang terjaring OTT KPK dengan kasus suap dana hibah hingga jual beli jabatan.

Tag: kpk

Bagikan: