Tim Editor
Untuk itu Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sengaja menggandeng pemuka agama dan adat untuk membendung sentimen yang bermuara pada kebencian, kekerasan, dan radikalisme tersebut.
"Kita harapkan isu-isu SARA bisa diredam oleh para pemuka agama dan pemuka adat," ujar Komisioner Bawaslu, Rahmat Subagja dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta, Sabtu (13/1/2018).
Dikatakan Rahmat, menjamurnya platform media digital dewasa ini, turut membidani lahirnya isu SARA. Untuk menanggulangi hal tersebut, pihaknya juga menggandeng Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Direktorat Tindak Pidana Kejahatan Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri untuk menutup isu SARA yang berkembang di media sosial maupun internet.
Langkah itu, kata Rahmat, diambil dari pelajaran di Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu. Menurutnya saat itu isu SARA maupun berita hoax tumbuh subur dan masif, sebelum bahkan pasca berakhirnya pertarungan elektoral. Umumnya sentimen identitas primordial dan kultural itu hadir di ruang sosial media.
"Kami harapkan kerja sama itu perjanjian kita dengan Kominfo dan Polri bisa terlaksanakan," pungkas dia.
