Fredrich Mau Praperadilan Silakan Saja

Tim Editor

Sedang memuat podcast...

Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta. (Wardhany Tsa Tsia/era.id)

Jakarta, era.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak keberatan jika tersangka obstruction of justice Fredrich Yunadi menempuh jalur praperadilan. Akan tetapi, KPK mengaku belum menerima surat pemberitahuan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait hal tersebut.

"Silakan saja, itu hak tersangka. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kita hadapi saja, sesuai hukum acara yang berlaku," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (18/1/2017).

Febri mengatakan, KPK sudah mengantongi lebih dari dua alat bukti untuk menahan mantan kuasa hukum Setya Novanto tersebut.

"Kalau Undang-Undang syaratkan dua alat bukti, kita punya bukti lebih dari itu. Dalam KUHAP maksimal ada lima jenis alat bukti. Kekuatan alat bukti itu sudah kita cross check dalam proses internal, baik penyelidikan maupun penyidikan," jelas Febri.

Febri juga mengaku penyidik KPK telah memeriksa 35 saksi dan ahli. Terkait penggeledahan yang dilakukan di Kantor Yunadi & Associate, Febri menyebut ada beberapa barang yang disita KPK.

"Ada dokumen yang disita tentu belum bisa dirinci lebih lanjut. Ada juga barang bukti elektronik yang kita lakukan penyitaan. Jadi, silakan tersangka kalau mau komplain melalui praperadilan itu hak dari tersangka," tutupnya.

Fredrich Yunadi yang ditetapkan sebagai tersangka bersama Bimanesh Sutarjo ditetapkan sebagai tersangka sejak Rabu, (10/1). Keduanya diduga bekerjasama memanipulasi data rekam medis milik Setya Novanto guna menghindari tim KPK. Keduanya kemudian disangkakan dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebelumnya, kuasa hukum Fredrich, Sapriyanto Refa menilai KPK telah melakukan tiga kesalahan terhadap kliennya. Untuk itu pihaknya mendaftarkan gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini.

Kesalahan yang dilakukan lembaga antirasuah tersebut, kata Refa, pertama terkait penetapan status tersangka terhadap kliennya. Kedua terkait proses penyitaan barang bukti yang dinilai tidak sah. Ketiga, penangkapan Fredrich oleh KPK tidak menjalani proses hukum sesuai dengan KUHAP. 

Tag: korupsi bakamla

Bagikan: