Tim Editor
Pengajuan anggaran tersebut naik senilai lebih dari Rp6,9 triliun APBD 2019 yang ditetapkan akhir tahun lalu. Diketahui APBD 2019 sebesar Rp89,08 triliun.
Wakil Ketua Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta Triwisaksana menjelaskan, kenaikan signifikan terjadi di postur belanja langsung yang diusulkan hampir seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di masing-masing bidang.
Setidaknya, Triwicaksana atau yang akrab disapa Sani ini menyebut ada sembilan proritas yang diusulkan. Seluruhnya membutuhkan anggaran sebesar Rp46,84 triliun.
“Kegiatan yang di masing-masing komisi itu seperti rehab total gedung sekolah, penatalaksanaan jaminan kesehatan, dan pengadaan tanah untuk ruang terbuka hijau taman,” ujar Sani saat dihubungi, Kamis (15/8/2019).
"Lalu, untuk pengadaan lahan untuk ruang terbuka hijau hutan kota, peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik non PNS di sekolah negeri, pengadaan lahan Dinas Bina Marga, pengadaan lahan Dinas Sumber Daya Air, pembangunan jalan dan trotoar beserta kelengkapannya, dan pengadaan lahan untuk pembangunan Moda Raya Terpadu (MRT) fase II," tambahnya.
Jika dirincikan, kegiatan di Komisi A bidang pemerintahan sebesar Rp5,52 triliun, Komisi B bidang perekonomian Rp4,11 triliun, Komisi C bidang keuangan sebesar Rp699 miliar, Komisi D bidang pembangunan sebesar Rp17,79 triliun, dan Komisi E bidang kesejahteraan rakyat sebesar Rp18,70 triliun.
Lebih lanjut, Sani menyebut Banggar akan terus mencermati seluruh usulan program kegiatan prioritas tersebut dalam rapat Banggar lanjutan bersama TAPD.
"Rencananya, pembahasan rancangan KUA-PPAS APBD tahun 2020 akan kembali dilangsungkan Jumat, mendatang," tutupnya.
