Tim Editor
Menurut Fahri, presiden harus bertindak mewakili seluruh bangsa Indonesia dan menjelaskan secara gamblang rencananya-rencanya ke depan. Termasuk tindakan-tindakan yang harusnya sudah akan diambil dalam rangka membangun kepercayaan masyarakat.
Selain itu, kata Fahri, pemerintah juga harus mendengar tuntutan jangka pendek yang diminta masyarakat. Kemudian mencoba membangun pengertian jangka panjang tentang keadaan Indonesia.
"Jika presiden terlalu datar membuat pernyataan, sementara orang sudah bertindak jauh. Termasuk adanya pihak-pihak yang mencoba menginternasionalisasi persoalan ini, nanti kita menyesal karena terlambat," ujar Fahri saat dihubungi, di Jakarta, Jumat (30/8/2019).
Eks Politikus PKS ini juga mengakui bahwa persoalan tersebut merupakan pekerjaan berat pemimpin Indonesia. Karena memiliki luas wilayah dan disparitas, baik fisik maupun non-fisik yang tidak kecil.
Apalagi, kata dia, jarak antara Jakarta dan Papua itu tidak hanya mengandung jarak fisik, tetapi juga mengandung jarak-jarak lain, termasuk jarak psikologis dan lain sebagainya.
"Sekali lagi, pihak yang pemain di kasus Papua selalu banyak. Terutama pihak internasional yang selalu ingin agar kedamaian dan stabilitas di Papua itu tidak pernah selesai," ucapnya.
Seperti diketahui, Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP) yang berlokasi di Kotaraja, Distrik Abepura, Papua, dibakar massa yang sedang melakukan aksi demo menolak rasisme. Massa itu kemudian berjalan kaki ke arah Jayapura. Aksi massa yang berujung ricuh di Kota Jayapura, membuat aktivitas lumpuh total, Kamis (29/8).
Massa bahkan membakar sejumlah gedung, di antaranya gedung Grapari Telkomsel yang beralamat di Jalan Koti No. 1 Kelurahan Numbay, tepat di samping kantor Dewan Perwakilan Rakyat Papua.
