Klaim Pembahasan RUU KPK yang Tak Buru-Buru

Tim Editor

    Gedung DPR (era.id)

    Jakarta, era.id - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan revisi UU KPK menjadi UU. Meski mendapat penolakan publik, RUU ini tetap diproses dengan waktu yang cepat. 

    Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly membantah pembahasan ini terkesan buru-buru. Kata dia, pembahasan ini cepat selesai karena sudah dibahas sejak lama.

    "Jadi begini it is a long way to go. Bukan (buru-buru) ini draf mulai tahun 2012, bahas-bahas 2015, 2017 sosialisasi. Mereka bawa ke kampus-kampus dan ini kan pemegang kekuasan pembentuk UU adalah DPR bersama pemerintah dan ini draf sangat lama," katanya, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/9/2019).

    Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas juga menegaskan hal yang sama. UU KPK ini cepat selesai karena sudah dibahas sejak lama dan penyelesaiannya tidak buru-buru.

    "Sebenarnya tidak terburu-buru. Karena kan proses, kita kan sudah ikuti semua apa yang menjadi perdebatan di publik ya. Yang kedua, ini kan soal perbedaan cara pandang kita. Bahwa pembahasan RUU KPK ini itu sudah berlangsung lama juga di Badan Legislasi. Bahwa dulu pernah ditunda karena momentumnya yang belum begitu bagus akhirnya ditunda," kata Politikus Partai Gerindra ini.

    Munculnya RUU ini menghangat diperbincangkan sejak tanggal 3 September 2019 setelah usulan Revisi UU KPK jadi inisiatif DPR dan disetujui karena usulan Baleg. 

    Sepekan kemudian, Presiden Joko Widodo menandatangani surat presiden (surpres) revisi UU tersebut pada tanggal 11 September 2019 meski punya waktu 60 hari untuk mempertimbangkannya.

    Sehari setelah Surpres turun, Baleg DPR langsung menggelar rapat dengan Menkumham Yasonna H. Laoly, Kamis (12/9) malam.

    Selanjutnya, pada 13 September, DPR bersama dengan pemerintah melakukan rapat bersama namun tertutup. 

    Terakhir, pada 16 September malam, DPR dan pemerintah tiba-tiba sepakat dengan RUU KPK ini. RUU tersebut pun disahkan jadi UU oleh DPR pada hari ini.


    Rapat Paripurna pengesahan RUU KPK menjadi UU (Mery/era.id)

    Peneliti ICW Kurnia Ramadhan menduga ada motif tertentu dari pengesahan RUU yang terburu-buru ini. Apalagi, RUU ini tidak masuk Prolegnas Prioritas 2019. 

    Selain itu, Kurnia menyayangkan tidak dilibatkannya KPK dalam pembahasan revisi UU ini. Jika revisi UU ini untuk menguatkan KPK, seharusnya pemerintah mengundang KPK untuk membahas draf revisi tersebut secara bersama-sama. 

    Dengan UU ini, dia memprediksi akan ada banyak usulan Judicial Review (JR) yang diajukan ke MK. Sebab, banyak ada pasal-pasal yang dinilai bertentangan dengan UUD 1945.

    "Dapat diprediksi akan ada gelombang besar-besaran untuk melakukan JR terhadap pasal-pasal yang diduga memiliki persoalan serius dan dipandang bertentanagn dengan UUD," ucapnya.

    Tag: kpk ketua dpr ruu tipikor

    Bagikan :