Tim Editor
"Ini kan petanya berubah, jelas berubah karena setelah Prabowo safari, ini sudah pasti berubahlah petanya. Apakah Jokowi enggak percaya sama koalisinya atau ada agenda lain yang lebih besar? Nah, dugaan saya, ini ada agenda lain yang lebih besar. Mereka semua jadi satu perahu, untuk apa sebetulnya?" kata Hendri kepada era.id, Rabu (16/10/2019).
Hendri melihat agenda besar tersebut adalah soal amendemen UUD 1945. Ada beberapa parpol yang menghendaki perombakan konstitusi. Menurutnya, kesepakatan antara Prabowo dan Surya Paloh mengenai amandemen secara menyeluruh itu harus dikritisi. Sebab, Hendri mengatakan, amandemen menyeluruh akan menyentuh tentang masa jabatan presiden.
"Amandemen secara menyeluruh ini, ini harus dikritisi. Kenapa? Karena kalau amandemen secara menyeluruh, di dalamnya itu kan ada periode presiden, masa bakti presiden, kemudian bagaimana pilpres dilaksanakan. Nah, itu yang menurut saya mesti hati-hati," sambung pengamat politik dari Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) ini.
Baca Juga: Bola Liar Amendemen Konstitusi
Hendri menyebut, jika amendemen menyeluruh terealisasi, agenda reformasi bisa gagal dan Indonesia bisa menggunakan sistem demokrasi ke era Orde Baru.
"Kalau sampai kemudian, ternyata, gara-gara amendemen menyeluruh seperti yang dikatakan Surya Paloh, ya artinya Indonesia akan kembali pada saat zaman sebelum reformasi. Dan artinya, bisa saja reformasi benar-benar yang tadinya hanya distigmakan gagal, ini distempel benar-benar gagal karena kembali ke Orde Baru," ucapnya.
Sebelumnya, Prabowo bersafari politik selepas bertemu dengan Jokowi pekan lalu. Setelah dengan Jokowi, Prabowo menemui Surya Paloh, kemudian Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, lalu Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto.
Dalam pertemuan dengan Surya Poloh itulah tercapai kesepakatan. Prabowo dan Surya Paloh sepakat amandemen UUD 1945 yang diwacanakan MPR RI harus bersifat menyeluruh.
