Tim Editor
Kritik ini disampaikan oleh Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera. Menurut Mardani, apa yang dilakukan Jokowi bukan hanya sia-sia, tapi juga menistakan akal sehat.
"Sangat menistakan akal sehat kalau masalah Papua (dianggap) selesai dengan tari menari. Tentu Pak Jokowi akan bilang, tentu tidak akan hanya tari menari. Memang benar, tapi apa selanjutnya? What's next? Kan enakan dijelasin," kata Mardani ditemui di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (29/10/2019).
Momen menari tarian seka ini dilakukan Jokowi saat dia dan sejumlah menteri di Kabinet Indonesia Maju melakukan kunjungan ke Papua. Dalam kunjungan itu, Jokowi didampingi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi.
Dalam kunjungan itu, Jokowi dan rombongan bersama warga Kabupaten Kaimana ikut menari. Tarian seka adalah tarian khas masyarakat pesisir di selatan Papua yang meliputi daerah Timika, Kaimana, dan Fakfak.
Fokus pemekaran
Mardani melanjutkan, pemerintah sebaiknya berfokus pada rencana pemekaran lima provinsi di Papua. Menurut Mardani, pemekaran wilayah dapat merangsang pembangunan yang lebih merata di Bumi Cendrawasih.
"Saya, misalnya. Untuk Papua selalu berteriak, segeralah cabut moratorium pemekaran daerah. Papua Barat pecah jadi dua provinsi, Papua pecah jadi tiga provinsi," ungkap Mardani.
"Dengan ada lima provinsi di Papua akan ada banyak pelayanan masyarakat diberikan. Universitas, rumah sakit. Kita punya kualitas ASN itu akan membuat Papua punya peluang mengejar ketertinggalan dengan daerah lain," tambahnya.
Mardani mengatakan, ketertinggalan pembangunan di Papua harus segera dikejar oleh pemerintah. Terkait dengan rasa iri yang mungkin muncul dari daerah-daerah lain, bagi Mardani, pemerintah tak perlu khawatir. Apalagi, Mardani mengingatkan, Jokowi punya otoritas untuk memutuskan perkara pemekaran wilayah, baik di Papua, Papua Barat, atau wilayah-wilayah lain di Indonesia.
"Presiden yang punya otoritas bisa 'khusus Papua tahun ini kami berencana untuk memekarkan. Kita akan bikin lima universitas. Kita akan bangun pabrik, kita akan berikan beasiswa'. Sehingga jelas," kata Mardani.
Sebelumnya, dalam kunjungan ke Kabupaten Kaimana untuk meresmikan jalan antara Pegunungan Arfak dan Manokwari, Jokowi menjanjikan pemekaran untuk wilayah Pegunungan Tengah, Papua.
Dia mengatakan ada 183 usulan pemekaran daerah di atas mejanya. Tak hanya itu, tokoh adat Papua juga pernah meminta Jokowi memberikan izin pemekaran wilayah Papua saat berkunjung ke Istana Kepresidenan.
"Sebetulnya saya ngomong apa adanya. Sudah saya sampaikan sejak awal kita telah moratorium. Tidak ada pemekaran di seluruh Indonesia," kata Jokowi saat itu di Papua, Senin (28/10/2019).
"Begitu dibuka satu yang lain pasti ngantre di depan kantor setiap hari. Tapi khusus untuk Pegunungan Tengah ... Jangan tepuk tangan dulu ... Akan saya tindaklanjuti," tambah Jokowi.
