Tim Editor
Nilai kompensasi yang dikeluarkan negara untuk 4 korban terorisme tersebut mencapai Rp. 450.339.525. Jumlah itu sesuai dengan penghitungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang diajukan melalui tuntutan jaksa penuntut umum.
Nilai kompensasi yang diberikan kepada korban bervariasi, tergantung jenis kerugian yang dialami. Untuk korban meninggal dunia pada kasus terorisme Cirebon mendapatkan kompensasi sebesar Rp286.396.000. Untuk dua korban Tol Kanci-Pejagan mendapatkan kompensasi masing-masing sebesar Rp51.706.168 dan Rp75.884.080. Sedangkan untuk korban penyerangan teroris di Lamongan mendapatkan kompensasi sebesar Rp. 36.353.277.
Kompensasi diberikan langsung oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD di Kantor Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jum’at (13/12). Penyerahan kompensasi kepada korban disaksikan oleh Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo serta beberapa tamu undangan lainnya.
Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo memberikan apresiasi kepada Mahfud MD selaku Menkopolhukam yang telah bersedia menyampaikan langsung kompensasi kepada korban terorisme. Apa yang dilakukan oleh Mahfud MD menurutnya adalah wujud perhatian negara kepada korban yang mengalami penderitaan akibat peristiwa terorisme.
“Ini membuktikan adanya keseriusan negara, terutama pemerintah, untuk hadir memberikan perhatian dan keadilan kepada masyarakat khususnya korban terorisme” ujar Hasto dalam keterangan tertulis, Sabtu (14/12/2019).
Hasto berharap pemberian bantuan kompensasi kepada korban terorisme selanjutnya dapat diberikan langsung oleh Presiden Joko Widodo, mengingat terdapat beberapa kasus terorisme yang masih dalam tahap persidangan, seperti kasus terorisme di Poso dan Sibolga. Dirinya mengakui bila selama ini sudah menjalin kontak dengan pihak Istana namun belum mendapat respon positif.
“Bila Presiden berkenan memberikan bantuan kepada para korban secara langsung tentu akan menjadi sejarah baru dan menimbulkan kesan positif, karena hal itu memang sejalan dengan agenda Nawacita yang selama ini didengungkan oleh Presiden” tutur Hasto
Putusan majelis hakim yang memutuskan memberi kompensasi kepada korban terorisme di Cirebon dan Lamongan menambah deretan keberhasilan LPSK membantu para korban tindak pidana terorisme untuk mendapatkan haknya berupa ganti rugi dari negara (kompensasi). Sebagai informasi, kasus tindak pidana terorisme Tol Kanci-Pejagan dan Cirebon dengan terdakwa Suherman alias Abu Zahra telah selesai disidangkan di PN Jakarta Timur dengan vonis hukuman mati terhadap pelaku. Sedangkan kasus tindak pidana terorisme Lamongan dengan tersangka Eko Ristanto disidangkan di PN Jakarta Barat.
