Aksi Bersih-Bersih Erick Thohir Demi Terciptanya Good Corporate Governance

| 26 Dec 2019 21:10
Aksi Bersih-Bersih Erick Thohir Demi Terciptanya <i>Good Corporate Governance</i>
Menteri BUMN Erick Thohir (Istimewa)
Jakarta, era.id - Belum genap tiga bulan, sejak Erick Thohir dilantik jadi Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Berbagai gebrakan telah dilakukannya, mulai dari bongkar pasang direksi maskapai Garuda Indonesia, hingga upaya penyehatan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang sedang terlilit masalah.

Sejalan dengan itu, Erick menuturkan akan memperbaiki tata kelola di BUMN serta perusahaan turunannya. Langkah bersih-bersih Erick Thohir turut membawa citra BUMN yang lebih baik. 

"Hal itu menjadi komitmen dari Pak Erick Thohir. Maka sebaiknya polemik serta spekulasi dapat dhindari ketika semua pihak memberikan dukungan terhadap kebijakan bersih-bersih yang sedang dilakukan Pak Erick," kata Ketua Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Pemuda Muhammdiyah, Razikin dalam keterangannya.

Razikin juga mendukung aksi Erick yang membawa permasalahan asuransi Jiwasraya ke ranah hukum. Ia juga merasa tak yakin dengan pernyataan Andi Arief yang mengait-kaitkan dugaan korupsi di PT Jiwasraya dengan perusahaan Erick Thohir. 

“Toh proses hukum baru dimulai, Kejaksaan Agung sedang melakukan penyelidikan, lalu dari mana Andi Arief dapat menyimpulkan seperti itu. Intinya kita serahkan ke proses hukum, jangan dipolitisasi,” jelasnya. 

Ia mengajak untuk mengawal kasus ini untuk terwujudnya prinsip Good Corporate Governance (GCG), baik dalam PT Asuransi Jiwasraya (Persero) sebagai bagian dari BUMN dan juga perusahaan lainnya. 

Selain itu. Razikin juga mendukung langkah Erick Thohir untuk menciptakan BUMN agar secara konsisten menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance, yaitu keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), tanggung jawab (responsibility), independen (independency), kewajaran (fairness).

Persoalan keuangan yang dialami PT Asuransi Jiwasraya sudah terjadi selama 10 tahun lebih. Jiwasraya tidak dapat membayar klaim polis yang jatuh tempo pada periode Oktober-November 2019 sebesar Rp 12,4 triliun. 

Kini Kejaksaan Agung sedang menyidik dugaan korupsi pengelolaan dana investasi Jiwasraya dengan perkiraan kerugian negara hingga Agustus lalu mencapai Rp 13,7 triliun. Secara bertahap, Menteri BUMN, Erick Thohir juga akan berupaya untuk menyelesaikan pembayaran jatuh tempo polis Jiwasraya. 

Erick menjelaskan secara bertahap pemerintah mengupayakan agar setidaknya Rp 1,5 triliun hingga Rp 2 triliun akan dikeluarkan tiap tahunnya untuk menyicil membayar tunggakan polis tersebut. Dana yang dipakai, kata Erick akan didapatkan dari rekonsiliasi holding asuransi.

Rekomendasi