Tim Editor
Kepala BKPM Bahlil Lahadalia punya analisa. Buat dia, ada salah satu titik kelemahan sulitnya investor masuk ke Indonesia. Dan ini menjadi salah satu persoalan mendasar dari iklim investasi.
"Persoalan investasi kita bukan persoalan promosi. Hampir semua investor dunia itu tahu Indonesia. Ibarat sebuah rumah, begitu investor masuk, kita sebagai tuan rumah tidak mampu memberikan pelayanan yang baik," ucap Bahlil Lahadalia dalam sambutannya di acara Pelantikan Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) di Jakarta, Rabu ((15/1/2020).
Persoalan perizinan yang tumpang tindih jadi masalah serius. Siapa juga yang mau, sudah mengeluarkan uang banyak dan masih menunggu uang kembali, eh malah di-ribetin.
"Ada banyak persoalan, yang pertama adalah arogansi sektoral terhadap kementerian dan lembaga. Izin tumpang tindih di bupati dan gubernur," paparnya.
Begitu Bahlil masuk dan memimpin BKPM, dia membuat berbagai gebrakan. Langsung mengeksekusi investasi sekitar Rp200 triliun dari total investasi mangkrak sebesar Rp780 triliun selama tiga tahun terakhir.
"Begitu saya masuk, ada investasi eksisting mangkrak dengan total Rp780 triliun selama tiga tahun. Begitu saya masuk, hampir Rp200 triliun sudah kita eksekusi," ucapnya.
Ia mengatakan pihaknya akan mengawal perizinan investasi yang masuk hingga sampai menghasilkan produksi.
"Tugas BKPM itu tidak cukup hanya promosi tapi juga mengawal perizinannya. Setelah itu, kita kawal sampai benar-benar eksekusi progamnya. Lalu juga sampai tingkat produksi investasinya. Dengan itu kita bisa mendapatkan subtitusi impor dan bisa ekspor," kata Bahlil.
Dalam kesempatan sama, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sambutannya meminta pemerintah daerah dan kementerian untuk melayani segala kebutuhan investasi yang masuk ke Indonesia.
"Jangan sampai mereka berjalan sendiri dan itu bisa dilakukan pada saat mereka datang meminta izin untuk investasi di sektor-sektor yang ada di negara kita," katanya.
