Usulan Mendagri Ditentang DPR

Tim Editor

Sedang memuat podcast...

Mendagri Tjahjo Kumolo (kemendagri.go.id)

Jakarta, era.id - Usulan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengangkat dua pati polri, Irjen Pol M Iriawan dan Irjen Pol Martuani Sormin sebagai  pejabat (Pj) Gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara selama Pilkada 2018 berlangsung ditentang sejumlah kalangan. Masa jabatan Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan akan berakhir pada Juni 2018.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai, langkah tersebut mencederai semangat reformasi dalam menjaga netralitas Polri. Kendati demikian, Fadli Zon melihat kesalahan bukan terletak pada kedua pati tersebut, melainkan pemerintah yang membiarkan aparat melanggar dwifungsi.

"Komitmen Polri ingin menjadi institusi yang netral di Pilkada profesional, dengan menarik-narik Polri ke dalam Pilkada ini menurut saya rugikan Polri,” ujar Fadli, di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (30/1/2018).

Untuk itu, ia meminta usulan tersebut dihentikan. Sebab, nantinya akan menimbulkan kecurigaan terkait upaya Pilkada curang. Waketum Partai Gerindra itu juga mengatakan masih banyak pejabat tinggi madya yang layak disodorkan sebagai Pj Gubernur, guna menghindari kontroversi di tengah masyarakat.

Pemaksaan kehendak Mendagri, kata Fadli, juga berimbas pada distrust masyarakat terhadap Pilkada, baik parpol peserta Pilkada maupun calon kandidat. 

Ia mengatakan, jika dasar penunjukan kedua pati tersebut adalah kerawanan, hal itu bukan ranah Pj Gubernur melainkan pihak kepolisian.

"Plt Gubernur jalankan sisa masa pemerintahan yang belum selesai. Harusnya diutamakan pejabat setempat yang memang mengerti situasi daerahnya seperti Sekda, Dirjen Kemendagri,” kata dia.


(Mendagri usulkan dua pati Polri jadi Pj Gubernur, ilustrasi: Abid/era.id)

Pernyataan senada juga dilontarkan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang mengatakan penunjukan dua pati Polri sebagai Plt Gubernur akan menambah kecurigaan publik. Menurut dia, usulan itu akan melahirkan asumsi bahwa negara dalam keadaan darurat. 

"Kalau kita mengasumsikan negara kita dalam kondisi bahaya ya malah repot. Ya normal aja, yang lain perkuat intelijennya, perkuat koordinasi pemerintah dengan kepolisian, TNI dan Polri itu aja yang kita lakukan," kata dia.

 

Tag: polri dwi fungsi tni-polri pilkada 2018

Bagikan: