Bukan 'PHP', Kartu Prakerja Kembali Diundur karena Kendala Teknis

Semula program ini ditargetkan meluncur pada 7 April 2020. Kemudian karena masalah pendataan, jadwal itu pun diundur pada hari ini, Kamis (9/4/2020). Namun, karena website eror, pendaftaran pun kembali diundur menjadi Sabtu (11/4).

Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono mengatakan, pendaftaran Kartu Prakerja tidak jadi dibuka hari ini karena kendala teknis.

"Pagi ini ada pembahasan teknis dengan pelaksana program," ujar Susiwijono, Kamis (9/4/2020).

Namun, Susiwijono menjanjikan paling lambat program senilai Rp20 miliar itu sudah mulai berlaku di akhir pekan ini. "Saya optimis dalam hari-hari ini besok ini sudah bisa melayani pendaftaran supaya masyarakat bisa segera mendapat insentif," katanya.

Susiwijono jugs membantah jika hal tersebut dikaitkan dengan pendataan korban PHK COVID-19 yang sedang dikumpulkan sejumlah kementerian/lembaga. Menurutnya, tak ada masalah dengan pendataan, meskipun data yang masuk belum 100 persen.

 

 

 

 

View this post on Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di tengah pandemi COVID-19, pemerintah memutuskan untuk mempecepat peluncuran kartu Prakerja. Bukan hanya itu, pemerintah juga menaikan anggaran kartu Prakerja menjadi Rp20 triliun . . . #eradotid #mediaindonesia #kartuprakerja #jokowi #pemerintah #prakerja #indonesia

A post shared by era.id (@eradotid) on Apr 8, 2020 at 4:55am PDT

"Sudah tidak ada masalah kalau pendataan. Data yang sudah ada, meski belum 100 persen, akan divalidasi dengan data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kemendagri dan Kemensos," ucap Susiwijono.

Direktur Komunikasi Program Kartu Prakerja Panji Winanteya Ruky menjelaskan, alasan pihaknya mengundur jadwal yang sudah ditentukan karena ingin memastikan situs tersebut berjalan baik. Sekaligus untuk memitigasi adanya kendala-kendala teknis pada saat pendaftaran dimulai.

"Kami tidak ingin nantinya ada pendaftar yang kecewa karena kendala teknis. Kami saat ini juga aktif berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait di pemerintahan tentang perubahan jadwal ini," katanya.

Sejumlah Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi di beberapa provinsi pun telah membuka pendataan. Misalnya Dinaskertrans dan Energi DKI Jakarta membuka pendataan bagi para pekerja yang dirumahkan tapi tidak mendapatkan upah dan yang di-PHK akibat dampak COVID-19.

Adapun pendataan dapat dilakukan melalui website yang telah disediakan yaitu bit.ly/pendataanpekerjaterdampakcovid19 atau unduh form di bit.ly/formulirkartupekerja lalu kirim ke [email protected].

Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo menjanjikan pendaftaran Kartu Prakerja sudah bisa dilakukan pada Jumat (9/4). Program Kartu Pra Kerja akan diberikan kepada 5,6 juta peserta, khususnya para pekerja yang terkena PHK dan pekerja informal.

Pemerintah juga telah menaikkan anggaran dari Rp10 triliun menjadi Rp20 triliun. Dengan jumlah tersebut maka akan ada kuota 164.872 orang setiap minggunya yang bisa ikut program Kartu Prakerja.

Pemerintah menjanjikan, selama wabah korona, peserta akan mendapat manfaat sebesar Rp3.550.000 per orang, rinciannya adalah bantuan pelatihan sebesar Rp1.000.000, insentif penuntasan pelatihan sebesar Rp600.000 per bulan selama empat bulan, dan insentif survei kebekerjaan sebesar Rp150.000.

Setelah pandemi selesai, maka manfaat yang diterima akan kembali ke besaran Rp650.000 per orang yang terdiri dari Rp500.000 uang pelatihan dan Rp150.000 merupakan uang survei kebekerjaan.