Argumen Ahli HTI Dipatahkan

Tim Editor

Persidangan gugatan pembubaran ormas HTI di PTUN, Jakarta. (Yasir/era.id)

Jakarta, era.id - Pengadilan Tata Usaha Negeri (PTUN) kembali menggelar agenda sidang gugatan pembubaran ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) oleh pemerintah. Pada sidang tersebut, HTI menghadirkan dua ahli, yakni Daud Rasyid ahli syariat atau hukum Islam dan ahli sejarah Islam, Moeflich Hasbullah.

Dalam keterangannya dalam persidangan, kedua ahli memaparkan pengertian khilafah. Konsep khilafah diklaim ditunjukkan untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Khilafah itu menggantikan nabi dalam menjaga agama dan urus dunia, ini kita jumpai di literatur-literatur Islam," kata Daud, dalam persidangan di Gedung PTUN, Jalan A Sentra Primer, Pulo Gebang, Jakarta Timur, Kamis (8/2/2018).

Menurutnya, ajaran yang disampaikan HTI masih dalam konsep Islam normatif, bedanya HTI berbentuk organisasi.

Kuasa hukum Kemenkumham, I Wayan Sudirta, menyebut dua ahli yang dihadirkan HTI dalam sidang lanjutan gugatan terkait SK pembubaran HTI belum menyentuh masalah yang disengketakan.

"Dia sama sekali enggak membahas, yang dibicarakan justru hanya khilafah. Khilafah yang banyak secara teori, tetapi datanya juga tidak lengkap," ujar l Wayan.


HTI hadirkan dua saksi ahli di persidangan. (Yasir/era.id)

Menurut I Wayan, kesaksian ahli yang dihadirkan pihak penggugat (eks HTI) dalam persidangan tidak membuktikan dan tidak mendukung gugatan. Bahkan kedua ahli dianggap kurang menguasai materi yang dipersidangkan, sehingga tak mematahkan argumen Kemenkumham.

"Ahli ini tidak membuktikan dan tidak mendukung gugatan, tidak sama sekali," tambah dia.

PTUN Jakarta Timur rencananya akan menggelar kembali sidang lanjutan pada Kamis (15/2/2018) dengan materi persidangan mendengarkan kembali dua ahli yang akan dihadirkan pihak penggugat (eks HTI).

HTI dibubarkan sesuai dengan surat keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor AHU-30.AHA.01.08.2017 tentang pencabutan keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor AHU-00282.60.10.2014 tentang pengesahan pendirian perkumpulan HTI. Dalam persidangan ini HTI menggugat keputusan Kemenkumham tersebut.

Bagikan: