Hasrat Kekuasaan Tanpa Batas DPR

Tim Editor

Sedang memuat podcast...

Rapat Paripurna DPR RI menyetujui Perubahan Revisi UU MD3. (dpr.go.id)

Jakarta, era.id - Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyebut bahwa dengan disahkannya Revisi UU MD3 oleh DPR RI menunjukan hasrat kekuasaan tanpa batas. Dalam RUU tersebut DPR memiliki tiga kuasa tambahan yakni pemanggilan paksa rapat DPR, hak imunitas, dan dapat mempidanakan penghinaan terhadap DPR.

“Ternyata politisi kita ingin berkuasa tanpa batas, bahkan mau mempersulit proses hukum dan memperoleh kekebalan hukum, dan anti kritik,” kata Dahnil dalam keterangan persnya yang diterima era.id, Selasa (13/2/2018).

Tiga kekuasaan yang termaktub dalam tiga pasal yakni tambahan Pasal 73 mengenai mekanisme pemanggilan paksa dengan bantuan polisi, tambahan Pasal 122 mengenai langkah hukum Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) kepada siapa pun yang merendahkan DPR dan anggota DPR, serta tambahan Pasal 245 pemanggilan dan permintaan keterangan penyidik kepada DPR harus mendapat persetujuan tertulis presiden dan pertimbangan MKD.

Dengan begitu, Dahnil menilai hak dasar publik akan mudah dirampas oleh anggota DPR RI karena terkesan memiliki kekuasaan tanpa batas.


Salah satu pasal yang ada di UU MD3 (Merry/era.id)

Mulanya, revisi UU MD3 dilakukan untuk menambah kursi pimpinan DPR, guna mengakomodasi PDI Perjuangan sebagai pemenang Pemilu 2014. Kursi pimpinan DPR pun disepakati ditambah, kemudian menyusul pimpinan MPR dan DPD. Rupanya, revisi tidak hanya untuk menambah kursi pimpinan lembaga di kompleks parlemen itu, tapi ada hal lain yang memperkuat posisi DPR.

Revisi ini kadung disahkan dan tidak bisa diutak-atik lagi. Namun, Menteri Hukum dan HAM Yassona Laoly mengatakan, jika ada pihak yang tidak setuju dengan hasil revisi ini dipersilakan mangjukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK). 

"Jadi artinya begini, kalau tidak setuju ya sudah lah, merasa itu melanggar hak, ada MK, tidak apa-apa biar berjalan aja," kata Yasonna usai pengesahan rancangan UU MD3, di Gedung DPR, Senin (12/2).

Tag: ketua dpr dpr superpower md3

Bagikan: