Tukang Kritik yang Tak Mau Dikritik?

Tim Editor

Sedang memuat podcast...

Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas (dpr.go.id)

Jakarta, era.id - Tugas sebagai pengawas bikin DPR menjelma jadi tukang kritik kementerian atau lembaga. Bahkan presiden dan wapres pun tak luput dari kritikan mereka. Lantas, kenapa mereka tidak mau dikritik?

Ketuk palu revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3) No 17 tahun 2014 lalu menguak beberapa pasal kontroversial. Salah satunya, pengkritik DPR bisa dipidana. Aturan itu ada di Pasal 122 huruf (k) yang menyebut Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dapat mengambil langkah hukum apabila merendahkan kehormatan Dewan. 

"Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang peseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR" bunyi pasal 122 huruf (k). 



Ketua Badan Legislasi, Supratman Andi Agtas menepis tudingan setiap orang yang mengkritik DPR itu bisa dipidana. Ia menegaskan pasal ini bukan untuk membungkam suara masyarakat terhadap DPR.

"Terkait dengan Pasal 122 yang dikhawatirkan menyangkut kritik, itu bisa membungkam hak-hak warga negara, bukan itu maksudnya, saat ini kan kita justru DPR ini harus melakukan fungsi pengawasan," kata Supratman saat ditemui di Ruang Baleg, Kompleks DPR, Jakarta, Selasa (13/2/2018).

Supratman menuturkan, DPR tidak akan mungkin menolak kritik dari rakyat. Sedangkan kerjaan DPR sendiri juga mengkritik dan memberi pengawasan kepada pemerintah. 

"Jadi DPR harus dikritik supaya dia lebih dewasa, yang tidak boleh adalah memberi stigma yang berlebihan yang tidak sesuai dengan harkat dan etika kita dalam berbangsa dan bernegara sebagai orang timur. Itu yang tidak boleh," tuturnya.

"Ada katakanlah mungkin anggota DPR dalam memberikan pernyataan kemudian orang lain menyamakan dia dengan hewan dan lain-lain. Atau tidak sesuai dengan norma-norma yang ada di dalam kehidupan kita sebagai sebuah anak bangsa dengan pola adat ketimuran. Itu yang tidak boleh," jelasnya memberi contoh.

Lebih lanjut kata Supratman, mekanisme penjelasan dari pasal 122 huruf (k) itu akan dibahas lagi oleh Baleg dalam waktu dekat. "Bagaimana penjabaran lebih lanjut? Itu nanti akan kita atur dalam tatib (tata tertib) kita yang akan segera dibahas di dalam Baleg dalam waktu dekat ini," ucapnya.

Seperti diketahui pada Senin (12/2/2018) DPR telah mengesahkan Revisi UU MD3 dalam rapat paripurna. Tidak semua fraksi di DPR menyetujui untuk pengesahan Revisi UU MD3, dari 10 fraksi yang ada di DPR dua fraksi menolak dan menyatakan walk out saat rapat paripurna. Dua fraksi yang menolak itu yakni fraksi PPP dan fraksi Nasdem. 

Tag: md3 dpr superpower

Bagikan: