Lawatan itu juga diikuti sejumlah menteri Kabinet Kerja, di antaranya Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham, Menteri Kesehatan Nila Moelok, Mendikbud Muhadjir Effendy, dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.
Langkah sejumlah menteri itu juga akan menyasar penanganan pelayanan kesehatan dan program perbaikan kualitas hidup masyarakat Asmat yang sebelumnya telah diupayakan pemerintah pusat bekerja sama dengan pemerintah daerah
Selain itu, mereka akan mengecek sarana, prasarana kesehatan dan air bersih, serta menindaklanjuti perintah Presiden Joko Widodo memudahkan integrasi penanganan persoalan KLB di Asmat dengan sejumlah kementerian terkait.
Sejak pemerintah menetapkan status KLB di Asmat pertengahan Januari hingga pertengahan Februari 2018, satuan tugas (satgas) penanganan KLB masih bertugas untuk melaksanakan program berjangka menengah dan panjang. Jangka menengah akan berakhir pada 31 Desember 2018, sedangkan jangka panjang akan sampai tahun 2024.
Atas dukungan tersebut, Bupati Asmat Elisa Kambu mengaku berterima kasih dan bersyukur. Ia juga merasa terbantu dengan perhatian dari masyarakat sipil terhadap Asmat.
“Semoga bantuan dan dukungan kepada masyarakat menjadi berkat bagi masyarakat Asmat, dan semua pihak yang telah mengulurkan tangannya untuk masyarakat juga mendapatkan berkat,” kata Elisa di Agats, Asmat, Rabu (21/2).
Sebelumnya, pemerintah menetapkan Agats KLB campak dan gizi buruk lantaran selama September 2017 hingga 24 Januari 2018, ditemukan 70 anak meninggal dunia. 65 di antaranya meninggal karena gizi buruk, 4 anak akibat campak, dan 1 orang lainnya karena tetanus.