ICMI: Politisasi Agama Tidak Dibenarkan

Tim Editor

Sedang memuat podcast...

Jakarta, era.id - Anggota Dewan Kehormatan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Fuad Amsyari, mengatakan politisasi agama merupakan hal yang dilarang dalam Islam. Meski dia mengakui, agama dan politik tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya.

"Agama dan politik tidak dapat dipisahkan sebab politik adalah bagian integratif dari ajaran agama Islam. Meski demikian, dalam Islam tidak dibenarkan adanya politisasi agama," jelas Fuad dilansir Antara, Senin (5/3/2018).

Fuad mengatakan dalam berpolitik, Islam punya dua pijakan utama, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah.

Selain itu, dia menambahkan, politik Islam tidak bisa lepas dari sebuah tatanan kehidupan bernegara.

"Melalui proses politik pula Rasul menjadi kepala negara Madinah. Hal ini sudah menjelaskan kalau memang Islam memberikan ajaran politik," jelas dia.

Namun, dia menegaskan yang terlarang dalam agama Islam adalah politisasi agama. Apalagi jika memanfaatkan simbol agama untuk tujuan dan aktivitas politik yang tidak terkait dengan kaidah agama.

"Mengelabui orang beragama untuk kepentingan politik, itulah politisasi agama," kata dia.

2018 merupakan tahun politik, di mana, 171 daerah menggelar Pilkada. Dari jumlah tersebut, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mencatat terdapat beberapa daerah dengan tingkat kerawanan tinggi dan sedang. 

Indikator suatu daerah dinilai rawan dipengaruhi sejumlah hal, seperti, netralitas penyelenggara, ancaman merebaknya isu SARA, hingga politik uang dan ujaran kebencian.

Tiga provinsi dengan tingkat kerawanan tertinggi adalah Papua (3,41), Maluku (3,25), dan Kalimantan Barat (3,04). Sementara tiga kabupaten dengan tingkat kerawanan tertinggi berada di Papua, yakni Kabupaten Mimika (3,43), Kabupaten Paniai (3,41), dan Kabupaten Jayawijaya (3,40).

Adapun tiga provinsi dengan indeks kerawanan berbasis politik identitas tertinggi adalah Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Nusa Tenggara Barat. Kemudian tiga kabupaten dengan indeks kerawanan berbasis politik identitas tertinggi yakni Tabalong, Kolaka, dan Konawe.

Pemerintah sudah memiliki data detail kerawanan pilkada dan meminta Polri mengantisipasinya. 


(Infografis/era.id)


(Infografis/era.id)

Tag: pilkada 2018 pemilu 2019

Bagikan: