Tim Editor
"Kami akan panggil Menkominfo dan para operator seluler, karena informasinya simpang siur sehingga akan kami tanyakan apakah benar ada dugaan kebocoran," kata Meutya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (15/3/2018).
Komisi I DPR sudah menerima banyak aduan dari beberapa lembaga swadaya masyarakat (LSM) terkait adanya pelanggan yang dirugikan akibat kebocoran data pribadi. Namun, kata Meutya, laporan tersebut harus diverifikasi kebenarannya oleh Komisi I DPR kepada pemerintah.
"Kalau terjadi kebocoran apakah karena registrasi kartu seluler atau pelanggan pernah menaruh data pribadinya di tempat lain sehingga akan kami periksa," ujarnya.
Meutya menjelaskan, data pribadi merupakan hak asasi manusia yang harus dilindungi dan dijaga kerahasiannya sehingga negara memiliki kewajiban melindunginya.
Infografis (era.id)
Komisi I DPR, lanjutnya, sudah berkali-kali berdiskusi dengan Menkominfo terkait perlunya aturan ditingkat UU tentang perlindungan data pribadi, karena selama ini baru diatur di tingkat Peraturan Menteri.
"Aturan di level menteri sudah ada, namun perlu aturan level UU karena perlindungan data pribadi merupakan hak mendasar," katanya.
"Pemerintah belum menyelesaikannya karena perlu melibatkan beberapa kementerian seperti Menteri Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri terkait KTP, dan Kemenkominfo sehingga perlu didudukan dulu sehingga baru bisa diproses," katanya.
Menurut dia, UU Perlindungan Data Pribadi menjadi pekerjaan rumah pemerintah disebabkan Indonesia sudah jauh tertinggal dibandingkan negara lain yang sudah memiliki aturan mengenai hal tersebut.
Dia mengatakan perlindungan data pribadi itu akan dibahas dalam forum G20 di Argentina pada April 2018 sehingga peraturan tersebut ditunggu negara-negara lain.
