Tim Editor
"Setiap pemerintahan punya kebijakan ekonomi masing-masing untuk dikembangkan. Itu sah-sah saja. Walau kebijakan Pak Jokowi berbeda dengan kebijakan saya dulu, itu boleh saja. Tak bisa disalahkan," katanya, melalui keterangan tertulis yang diterima era.id, di Jakarta, Jumat (23/3/2018).
Pernyataan SBY tersebut, untuk menanggapi isu membengkaknya utang pemerintah dan mangkraknya sejumlah proyek pembangunan. Seperti tol, light rail transit, dan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.
"Pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan Pak Jokowi, utamanya jalan dan perhubungan, tidak salah dan pasti ada gunanya. Namun ketika perekonomian melambat pasti akan berdampak kepada rakyat kecil," ucapnya.
Di sisi lain, Presiden keenam ini menilai, perlambatan ekonomi akan berdampak pada pertumbuhan sektor riil. Sehingga, katanya lapangan pekerjaaan menjadi kurang, atau perusahaan harus menurunkan gaji para buruhnya.
"Dampaknya, daya beli akan melemah. Dengan begitu otomatis sektor riil yang sudah lemah itu akan semakin tidak menggeliat," tuturnya.
Menurut SBY, di era pemerintahan Jokowi, kebijakan ekonomi berubah dari ketika masa menjadi Presiden saat itu. Dia mengatakan, utang boleh saja apabila rasio terhadap GDP-nya masih dalam kepatutan.
"Tapi Pak Jokowi harus tahu, terlalu banyak sumber daya, utang-utang, berarti ada alokasi yang berkurang, yaitu anggaran untuk pembangunan manusia," tutupnya.
