Tim Editor
Tidak berbeda dengan empat tahun lalu, Prabowo juga diminta menandatangani kontrak politik yang terdiri dari 10 poin, di mana jika terpilih menjadi Presiden RI periode 2019-2024, Ketua Umum Partai Gerindra ini harus memenuhi janjinya.
Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin, menilai Prabowo Subianto maupun KSPI sama-sama diuntungkan dalam kesepakatan ini.
“Kedua belah pihak saling diuntungkan. Prabowo membutuhkan buruh dan buruh membutuhkan Prabowo. Sebagai kekuatan politik di Indonesia. Buruh memiliki bargaining yang tinggi di mata capres,” tuturnya, kepada era.id, di Jakarta, Selasa (1/5).
Apalagi, kata Ujang, kemarin merupakan momentum yang bagus untuk deklarasi dukungan kaum buruh. Ditambah, katanya, bertepatan dengan gerakan #2019GantiPresiden.
“Ini momentumnya bagus. Ada momentum kampanye dan gerakan ganti presiden 2019,” katanya.
Baca Juga : Dukung Prabowo, Buruh Minta Jatah Menteri
Kendati demikian, menurut Ujang, itu belum menjadi patokan bakal mulusnya langkah Prabowo menuju Istana. Seperti halnya pada 2014 di mana buruh juga memberikan dukungan kepada Prabowo namun nyatanya Jokowi yang menjadi Presiden.
“Buruh itu banyak organisasinya. Buruh juga terbelah menjadi dua. Ada yang mendukung Prabowo dan ada yang ke Jokowi. Tidak satu komando. Karena masing-masing organisasi buruh memiliki dukungannya sendiri,” jelasnya.
Baca Juga : Buruh Deklarasi untuk Prabowo, Bawaslu: Tidak Melanggar
Ilustrasi grafis kontrak politik (Rahmad/era.id)
“Salah satu organisasi buruh yang mendukung Prabowo adalah KSPI yang dipimpin Said Iqbal. Said Iqbal dan KSPI-nya konsisten mendukung Prabowo dari 2014 yang lalu. Nah KSPI inilah yang satu komando mendukung Prabowo,” sambungnya.
Ujang kemudian menegaskan, keinginan Said terkait posisi Menaker harus diisi perwakilan buruh jika Prabowo terpilih sebagai presiden, merupakan barter yang terlalu vulgar. “Permintaan jadi Menaker terlalu dini dan terlalu vulgar. Politik itu terkadang harus main cantik,” ucapnya.
Ujang menjelaskan, pada Pilpres 2014 Partai NasDem mendukung Jokowi dan tidak memberi syarat apapun. Namun, nyatanya setelah Jokowi terpilih NasDem mendapat banyak jatah menteri.
“Lihat dulu pada 2014. Partai Nasdem mendukung Jokowi. Nasdem bilang tanpa syarat. Tapi banyak dapat jatah Menteri dan Jaksa Agung,” terangnya.
Namun Said menampik jika kontrak politik tersebut berkaitan dengan persoalan jatah. Dia hanya berharap ada perwakilan buruh di dalam kabinet kerja, yang nantinya akan mengontrol isu dari perjanjian politik tersebut.
"Ini bukan persoalan jatah. Kami serikat buruh independen tapi kami punya kepentingan untuk memastikan isu-isu buruh dalam kontrak politik bisa jalan," tuturnya.
Baca Juga : Buruh Deklarasikan Prabowo Capres Saat May Day
Ilustrasi grafis kontrak politik (Mia/era.id)
