Tim Editor
Dalam laporannya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan perkembangan perekonomian Indonesia tahun 2019 mendatang cukup baik untuk mencapai angka 5,8 persen.
"Pemerintah memandang bahwa perekonomian Indonesia di tahun 2019 memiliki potensi yang baik untuk mencapai pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,4 sampai 5,8 persen," katanya, dalam sidang paripurna, di Gedung DPR, KomplekS Parlemen, Jakarta, Kamis (31/5/2018).
Sri menjelaskan, potensi tersebut didasarkan pada beberapa perkembangan yang telah terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Dari sisi permintaan agregat, pertumbuhan ekonomi Indonesia telah mulai ditopang secara seimbang oleh keempat mesin pertumbuhan yaitu konsumsi, investasi, ekspor dan belanja Pemerintah.
"Selama tiga tahun terakhir, inflasi kita pada kisaran 3,5 persen, lebih rendah dibanding rata-rata inflasi selama sepuluh tahun terakhir sebesar 5,6 persen," tuturnya.
Kemudian, lanjut dia, perkembangan harga domestik dan laju inflasi telah mengalami penurunan dan semakin stabil merupakan faktor penting dalam menjaga tingkat konsumsi dan daya beli masyarakat.
"Investasi secara bertahap mulai pulih kembali ditopang oleh kesehatan sektor perbankan dan pasar modal, pelaksanaan program pembangunan infrastruktur, serta meningkatnya daya saing iklim usaha dan investasi Indonesia. Kinerja ekspor juga telah mulai menunjukkan peningkatan sejak 2017 setelah beberapa tahun sebelumnya terus mencatat kontraksi," terangnya.
Sementara, kata Sri, di sisi produksi (supply side), pertumbuhan sektoral cukup merata baik sektor primer seperti pertanian, perkebunan dan pertambangan yang sangat dipengaruhi oleh harga komoditas dan perdagangan global, juga bergeraknya sektor sekunder seperti manufaktur dan konstruksi, serta cukup sehatnya sektor tersier seperti telekomunikasi, perdagangan, hotel, restoran dan sektor jasa keuangan.
"Faktor-faktor tersebut merupakan landasan untuk menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia," ucapnya.
Di samping itu, Sri mengakui, pemerintah menyadari perlu mengambil langkah-langkah responsif untuk menghadapi risiko berlanjutnya tekanan eksternal dan dampak dari proses terjadinya keseimbangan global yang baru.
Dalam menghadapi risiko tersebut, kata Sri, arah kebijakan pemerintah saat ini akan lebih difokuskan pada strategi menjaga stabilitas dan penguatan fundamental ekonomi domestik.
"Pemerintah terus memperkuat koordinasi dengan Bank indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan untuk tetap meningkatkan kewaspadaan serta siap mengambil kebijakan yang diperlukan dalam rangka menjaga stabilitas keuangan dan ekonomi dan menjaga keberlangsungan pembangunan," jelasnya.
Sedangkan dalam jangka pendek, kata Sri, fokus koordinasi kebijakan diprioritaskan pada menjaga dan memperkuat stabilitas ekonomi dan keuangan dengan menjaga nilai tukar Rupiah, inflasi yang rendah, defisit fiskal yang sehat, dan defisit transaksi berjalan yang aman.
