Ketua MPR: Pembangunan Ibu Kota Baru Tak Boleh Terhenti Meski Ada Penggantian Pimpinan
ERA.id - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ri Bambang Soesatyo menyinggung soal perpindahan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan. Bambang menilai pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) tidak boleh berhenti karena terjadi pergantian presiden di Pemilu.
Hal itu disampaikan Bambang dalam pidato di Sidang Tahunan 2022 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/8/2022)
"Jalan pembangunan, tanpa bergantung pada momen elektoral lima tahunan, termasuk di dalamnya pemindahan Ibu Kota Nusantara, yang tidak boleh terhenti karena adanya penggantian kepemimpinan nasional," kata Bambang.
Bambang mengatakan, pembangunan IKN diharapkan menjadi katalis untuk mendorong Indonesia melakukan lompatan teknologi.
"Guna mewujudkan IKN menjadi kota dunia yang berkelanjutan dengan konsep smart, green, blue city, serta hub bagi perekonomian nasional dan regional, dibutuhkan haluan negara serta konsistensi lintas pemerintahan. Tidak hanya itu, pembangunan IKN diharapkan menjadi katalis, untuk mendorong Indonesia melakukan lompatan teknologi," tegas Bambang.
Untuk mewujudkannya, Bambang menilai perlu ada peta jalan pembangunan untuk menjamin pembangunan yang berkesinambungan. Untuk itu perlu adanya Pokok-Pokok Haluan Negara.
Peta pembangunan itu juga untuk membawa ke arah Indonesia Emas tahun 2045. Indonesia akan menghadapi banyak perubahan yang mengandung peluang dan tantangan karena berbagai kecenderungan baru berskala global. Yang menuntut watak politik lebih antisipatif dengan haluan berjangka panjang.
"Berangkat dari kenyataan seperti itu, perlu ada pemikiran untuk mengingatkan, serta menunjukkan, peta jalan pembangunan yang lebih dapat diandalkan. Jalan pembangunan yang lebih menjamin ketahanan nasional, dengan kesanggupan untuk merealisasikan visi dan misi Negara Kesatuan Republik Indonesia," ujar Bambang.