PDIP Gelar Rakorbidmas Bidang Agama dan Mukernas Bamusi, Bahas Pemilu 2024 Tanpa Politik Pecah Belah
ERA.id - DPP PDI Perjuangan menggelar Rapat Koordinasi Bidang Nasional (Rakorbidnas) bidang agama sekaligus Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Bamusi di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Selatan, Jumat (2/9/2022).
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, Rakorbidnas dan Mukernas ini digelar untuk membumikan semangat ketuhanan dalam berbangsa dan bernegara.
"Mukernas ini memang dilaksanakan dengan mengambil suatu spirit hidup berketuhanan yang digerakan oleh suatu keyakinan bagaimana sifat-sifat luhut Tuhan itu dibumikan dalam seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara," kata Hasto.
Melalui Rakorbidnas dan Mukernas ini, kata Hasto, PDIP juga akan membahas persiapan Pemilu 2024 tanpa politik pecah belah. Melainkan politik yang mencerdaskan masyarakat.
Oleh karenanya, akan diundang pula perwakilan dari TNI-Polri dan sejumlah kementerian, seperti Kementerian Agama, dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk menjadi pembicara.
"Kita akan membahas politik di dalam Pemilu 2024 adalah politik yang mencerdaskan kehidupan bangsa, politik yang mendorong perbuatan baik bagi kejayaan bangsa dan negara, bukan politik yang memecah belah," kata Hasto.
Sementara Ketua DPP PDIP bidang Keagamaan dan Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Hamka Haq mengatakan ada sejumlah langkah yang akan diambil untuk mencegah politik identitas.
"Rakorbidnas/mukernas ini bertujuan untuk menyukseskan Pemilu 2024. Artinya sukses memenangkan pemilu dan sukses mengikuti pemilu yang aman, damai, tanpa kegaduhan," kata Hamka saat membuka acara.
Hamka mengungkap Pemilu 2016 di DKI Jakarta adalah contoh terjadinya politik identitas. Ada berbagai indikasi yang terjadi, yaitu menjual ayat hingga mengkafirkan orang lain yang punya pilihan berbeda.
Selain, politik identitas juga pernah terjadi pada 2004 saat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri maju dengan Hasyim Muzadi. Hamka bilang, pada tahun tersebut, banyak propaganda haram hukumnya memilih pemimpin perempuan.
"Ketika Ibu Mega berpasangan dengan Hasyim Muzadi menjadi kadidat capres 2024. Muncul dakwah dan khotbah bahwa haram memilih megawati karena perempuan," tegasnya.
Dirinya yakin kondisi semacam ini bisa saja terjadi lagi. Tapi, Hamka menegaskan PDIP siap menghadapi bersama dengan berbagai strategi termasuk merangkul rakyat
"Dan strategi merangkul masyarakat pemilih dengan pendekatan keagamaan yang moderat guna menarik minat masyarakat untuk turut memenangkan partai kita dalam kontestasi 2024 yang akan datang," ujar Hamka.