Mahasiwa Bandung Demo Tolak Kenaikan BBM, DPRD Jabar: Kami Sampaikan Tuntutannya ke DPR RI
ERA.id - Ratusan mahasiswa yang terhimpun dalam Pergerakan Mahasiwa Islam Indonesia (PMII) melangsungkan aksi demonstrasi di depan kantor DPRD Jawa Barat, Jalan Diponegioro, Kota Bandung, Rabu (7/9/2022).
Di tengah guyuran hujan para mahasiswa tetap bertahan sembari mengumandangkan tuntutan atas kenaikan Bahan Bahan Minyak (BBM) oleh Pemerintah Pusat.
Mereka menilai kenaikan BBM itu akan menambah beban perekonomian masyarakat terutama kalangan kecil. Terlebih kondisi perekonomian masyarakat belum sepenuhnya pulih akibat pandemi Covid-19.
Dengan lantang para mahasiswa meneriakkan kata 'Revolusi' secara masif agar anggota DPRD Jawa Barat menemui massa aksi. Hasilnya, para wakil rakyat itu keluar dari kantornya.
Para anggota dewan ini pun lalu menyatakan sikap kompak menolak kenaikan BBM dan meminta pemerintah untuk membatalkannya.
Berdasarkan pantauan tim Era.id di lapangan, setidaknya ada sepuluh anggota DPRD Jawa Barat yang menemui massa aksi.
Mereka yang menemui massa aksi yakni Achmad Ru'yat (PKS), Sugianto Nanggolah (Demokrat), Abdul Harris Bobihoe (Gerindra), Raden Tedi (PAN), Abdul Hadi Wijaya (PKS), Mochamad Ichsan (PKS), Dadan Hidayatulah (PKB), Deden Galih (Gerindra), Sadar muslihat (PKS), dan Buky Wibawa Karya Guna (Gerindra).
Wakil Ketua DPRD Jabar, Achmad Ru'yat mengungkapkan, tuntutan dari mahasiswa ini telah didengar dan dipahami langsung oleh rekan-rekan lintas fraksi yang ada di DPRD Jawa Barat.
"(Kami) sangat mengerti dan memahami (tuntutan mahasiswa) agar Pemerintah Pusat membatalkan kenaikan harga BBM yang sangat signifikan pada BBM bersubsidi," kata Ru'yat usai beraudiensi dengan mahasiswa.
Ketika menemui massa aksi, Achmad Ru'yat juga meneken dokumen Fakta Integritas dari para mahasiswa.
"Dokumen tersebut akan menjadi lampiran yang akan disampaikan ke DPR RI agar ini didengar oleh yang berwenang (Pemerintah)," tegasnya.
"Kalau kebijakan kewenangan di tingkat Pusat ini sangat bergantung pada kesepakatan Politik Presiden dan DPR RI," lanjut Ru'yat menambahkan.
Politisi PKS itu menilai kenaikan harga BBM beberapa waktu lalu itu sangat dirasakan oleh masyarakat. Mengingat, kondisi perekonomian masyarakat kini belum sepenuhnya pulih akibat pandemi Covid-19.
"Mudah-mudahan anggaran itu bisa dialokasikan untuk subsidi ketimbang pada program-program yang tentu tidak menyentuh langsung pada kepentingan rakyat," ucapnya.
Dengan demikian, Ru'yat berharap aspirasi dari rekan-rekan mahasiswa dapat dijadikan bahan dasar guna meninjau kembali kebijakan harga kenaikan BBM.
"Mudah-mudahan di DPR RI dengan banyaknya gelombang demo ini mendengar dan mereview atas kebijakan kenaikan BBM bersubsidi," sambungnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua PMII Jawa Barat, Apriliana Eka Dani menegaskan, pihaknya akan kembali datang dengan ekskalasi massa yang besar apabila tuntutan mereka tidak dipenuh.
"Kesepakatan tadi, ini harus ditindaklanjuti. Kalau tidak ada perubahan dari aksi kita hari ini, dipastikan besok atau lusa kita akan turun lagi ke jalan dengan jumlah massa yang lebih besar," tutup Eka.
Adapun kesepakatan yang telah diteken oleh DPRD Jawa Barat terkait kebijakan kenaikan harga BBM sebagai berikut:
1. Menolak keras kebijakan BBM bersubsidi.
2. Menuntut penguatan regulasi BBM bersubsidi agar tepat sasaran.
3. Menuntut penyelesaian pemerintah dalam memberangus mafia BBM.
4. Mendorong pemerintah untuk membuka keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan penyaluran BBM bersubsidi.