Pengalihan Subsidi BBM, Pandawa Nusantara: Seharusnya Bangun Sekolah dan RS Daripada Bakar APBN di Jalan
ERA.id - Pengurus DPP Pandawa Nusantara Mamit Setiawan, mendukung kebijakan pemerintah Joko Widodo mengalihkan subsidi BBM untuk bantuan tepat sasaran. Menurut dia, pengalihan subsidi BBM dapat diberikan untuk berbagai hal termasuk peningkatan sumber daya manusia (SDM) Indonesia.
"Rp502,4 Triliun ini bukan angka sedikit. Oleh karena itu perlu ada perubahan terhadap pemberian dan pola subsidi," kata dia.
Pernyataan itu disampaikan dalam sesi Focus Group Discussion yang diselanggarakan oleh Pandawa Nusantara. Diskusi bertema "Penyesuaian Harga BBM: Penyehatan APBN dan Jaring Pengaman Sosial Imbas Kenaikan BBM" pada Jumat (23/9/2022).
Dia mengungkapkan pengalihan subsidi BBM itu dapat diberikan untuk peningkatan SDM, seperti pemberian beasiswa, pembangunan sekolah serta hal lainnya seperti penyediaan fasilitas kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan.
"Seharusnya bisa dimanfaatkan untuk kegiatan lain. Penghematan Rp 100 T berupa beasiswa untuk rakyat. Bisa membiayai 8,3 juta (pelajar,red). Untuk (pembangunan,-red) rumah sakit, sekolah. Daripada membakar APBN di jalan," ujarnya.
Pemerintah telah mengumumkan pengalihan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) pada 3 September 2022 yang lalu agar subsidi yang diberikan pemerintah menjadi lebih tepat sasaran.
Anggaran subsidi tersebut dialihkan ke dalam bentuk bantalan sosial, yakni BLT BBM dengan alokasi anggaran Rp12,4 triliun yang diberikan kepada 20,65 juta keluarga penerima manfaat sebesar Rp150 ribu per bulan selama empat bulan, serta BSU dengan alokasi anggaran Rp9,6 triliun diperuntukkan bagi 16 juta pekerja.
Mamit menambahkan subsidi BBM itu harus tepat sasaran dan diawasi agar tidak terjadi penyalahgunaan.
"Subsidi harus tepat sasaran dan untuk masyarakat kurang mampu. Bahwa ini harus diawasi untuk penyaluran BLT, BLU, BSU. Yuk dilakukan pengawasan mari melakukan pengawasan dan memastikan data harus tepat sasaran," tambahnya.
Sekjen DPP Pandawa Nusantara, Faisal Anwar menyampaikan, bahwa bantuan sosial yang digelontorkan pemerintah sebagai bentuk alokasi subsidi BBM diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat yang terdampak.
“Program bantuan sosial senilai 24,17 triliun yang diperuntukkan untuk masyarakat penerima manfaat selama 4 bulan diharapkan dapat didistribusikan dengan baik dan tepat sasaran,” ujarnya.