FIFA Bakal Berkantor di Indonesia dan Bentuk Tim Transformasi Sepak Bola Buntut Tragedi Kanjuruhan

ERA.id - Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) bersama pemerintah akan membentuk tim transformasi sepak bola Indonesia.

Hal ini merupakan buntut dari tragedi di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur yang menewaskan 131 orang pada akhir pekan lalu.

Kesepakatan itu disampaikan Presiden Joko Widodo menyusul terbitnya surat dari FIFA tertanggal 5 Oktober 2022, yang ditandatangani langsung oleh Presiden FIFA Gianni Infantino.

"FIFA bersama-sama dengan pemerinah akan membentuk tim transformasi sepak bola Indonesia," kata Jokowi melalui keterangan video di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (7/10/2022) malam.

Untuk mengawal jalannya tim transformasi tersebut, Jokowi menyebut bahwa FIFA akan mulai berkantor di Indonesia dalam waktu dekat.

"Dan FIFA akan berkantor di Indonesia selama proses-proses tersebut," kata Jokowi.

Selain itu, kata Jokowi, pemerintah bersama FIFA dan AFC juga akan membuat langkah-langkah kolaborasi untuk memperbaiki sepak bola di Indonesia. Ada lima langkah yang akan dilakukan ke depannya.

Pertama, membangun standar keamanan untuk seluruh stadion sepak bola yang ada di Indonesia. Kedua, memformulasikan standar protokol dan keamanan berdasarkan stadar keamanan internasional.

"Memformulasikan stadar protokol dan prosedur pengamanan yang dilakukan oleh pihak kepolisian berdasarkan standar keamanan internasional," kata Jokowi.

Ketiga, Jokowi akan berbicara dengan klub-klub sepak bola beserta supporternya untuk membuat komitmen bersama, sekaligus menyerap saran dan masukan.

Keempat, pemerintah, FIFA dan AFC akan membuat pengaturan jadwal pertandingan yang berisiko ricuh.

"Kelima, pendampingan dari para ahli di bidangnya," kata Jokowi.

Jokowi menambahkan, sebelum lima langkah tersebut dijalankan, Presiden FIFA akan berkunjung ke Indonesia dalam waktu dekat untuk berdiskusi lebih lanjut dengan pemerintah Indonesia.

"Nanti, presiden FIFA akan datang ke Indonesia pada Oktober atau November untuk berdiskusi dengan pemerintah," pungkasnya.